Gubernur NA: OJK Agar Memberikan Kemudahan Pinjaman Lunak Bagi Masyarakat Kecil
MAKASSAR (wartamerdeka.info) -Hingga Desember 2019, total aset perbankan di Sulawesi Selatan mencapai Rp153,37 trilliun, tumbuh 5,67 persen.
Hal itu disampaikan Kepala regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampaua) yang baru, M Nurdin Subandi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Senin 3 Februari 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah.
Tren positif serupa terjadi pada wilayah koordinasi Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua di mana pertumbuhan aset perbankan tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat dengan pertumbuhan 21,53 persen dan pertumbuhan aset terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara dengan pertumbuhan 0,34 persen.
"Untuk wilayah Sulawesi Selatan, pertumbuhan aset perbankan dipengaruhi oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 5,01 persen menjadi Rp 99,99 triliun, dan pertumbuhan kredit 2,66 persen
dengan nominal Rp123,45 triliun, di mana kredit bank umum tumbuh 2,52 persen menjadi Rp120,90 triliun dan kredit BPR tumbuh 9,60 persen menjadi Rp2,55 triliun," paparnya.
Sedangkan Kredit UMKM juga tumbuh positif 2,52 persen dengan pangsa 33,56 persen dari total kredit. Sejalan dengan itu, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2019 mencapai Rp8,18 triliun atau 123,28 persen dari rencana bisnis bank pada awal 2019 sebesar Rp6,64 triliun yang disalurkan kepada 308.057 UMKM dengan tingkat NPL yang rendah 0,07 persen.
Untuk realisasi KUR dibandingkan target juga mengalami peningkatan dari 90,7 persen pada tahun 2017, dan 121,9 persen pada tahun 2018. Di samping itu, penyaluran KUR di Sulawesi Selatan juga mengarah ke sektor produksi yaitu pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, dengan pangsa 60,17 persen, telah melebihi target pemerintah, yaitu minimal 50 persen.
Dengan kredit yang terus tumbuh positif, kinerja intermediasi perbankan di Sulawesi Selatan masih terjaga pada level yang tinggi dengan indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 122,40 persen, lebih tinggi dari LDR perbankan secara nasional 93,55 persen.
"Hal ini menunjukkan bahwa permintaan kredit di Sulawesi Selatan sangat tinggi, bahkan menggunakan dana perbankan dari perbankan di luar Sulsel," sebutnya.
Kinerja penyaluran kredit perbankan tersebut diiringi dengan risiko kredit yang tetap terkendali dengan rasio NPL gross sebesar 3,58 persen, masih di bawah ambang batas 5 persen.
"Secara khusus, terkait dengan kinerja industri jasa keuangan syariah tahun 2019, kita bersyukur aset perbankan syariah kembali tumbuh double digit 12,32 persen," ungkapnya.
Ini disertai pertumbuhan pembiayaan syariah 11,18 persen. Penghimpunan DPK syariah bahkan tumbuh 20,58 persen. Hal tersebut menunjukkan makin tingginya minat untuk menggunakan produk perbankan syariah dan mendorong market share perbankan syariah meningkat menjadi 5,77 perse pada akhir tahun 2019.
Di sektor pasar modal, industri pasar modal di Sulawesi Selatan juga terpantau tumbuh signifikan. Jumlah investor di Sulawesi Selatan sudah mencapai 49.338 investor, tumbuh sangat tinggi 77,36 persen dengan nilai transaksi mencapai Rp11,56 triliun.
Menurutnya, hal ini tidak lepas dari koordinasi dan sosialisasi yang intensif bersama Bursa Efek Indonesia dan seluruh perusahaan sekuritas di Sulawesi Selatan untuk terus mengkampanyekan program berinvestasi di pasar modal, termasuk
kepada para mahasiswa melalui Galeri Investasi yang saat ini sudah berjumlah 13 galeri yang tersebar di kampus-kampus dan kafe, serta kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Searah dengan industri pasar modal, industri keuangan non-bank di Sulawesi Selatan juga terus tumbuh dengan baik. Premi asuransi umum tumbuh 3,51 persen, premi asuransi jiwa sedikit melambat, aset dana pensiun tumbuh 8,15 persen, piutang perusahaan pembiayaan tumbuh 9,65 persen, dan pinjaman pergadaian tumbuh tinggi 27 persen.
Di industri teknologi finansial (fintech), jumlah peminjam di Sulawesi Selatan sebanyak 225.953 rekening, tumbuh 317,53 persen, dan pemberi pinjaman sebanyak 6.986 rekening, tumbuh 98,58 persen, dengan realisasi penyaluran pinjaman sebesar Rp871,93 miliar atau setara 47,81 persen dari total penyaluran pinjaman Fintech di Pulau Sulawesi.
Adapun penyaluran pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ummul Mukminin Aisyiyah yang merupakan bank waqaf mikro pertama di Sulawesi Selatan telah mencapai Rp 441 juta yang disalurkan kepada 394 pelaku usaha mikro.
Pada tahun 2020, OJK mendukung penuh arah program kerja TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan yang akan melanjutkan program fasilitasi akses keuangan UMKM binaan Pemda.
Sebagai strategi untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, OJK mendukung fokus TPAKD pada upaya meningkatkan pembiayaan sektor jasa keuangan pada sektor prioritas pemerintah sebagai program spesifik TPAKD.
Program spesifik ini akan dilakukan melalui kegiatan fasilitasi (business matching) akses kredit/pembiayaan pada pelaku UMKM potensial binaan Pemerintah Daerah, terutama sektor produksi berorientasi ekspor, pariwisata,
dan ekonomi kreatif, kegiatan fasilitasi UMKM berbasis digital (e-commerce), dan fasilitasi pembentukan sentra bisnis berbasis syariah dengan turut melibatkan asosiasi pelaku usaha terkait secara aktif.
Dalam mendukung sektor produksi berorientasi ekspor, per tanggal 25 Oktober 2019, Bank Sulselbar yang merupakan bank milik masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sehingga diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam mendorong akses keuangan, khususnya kepada pelaku usaha berorientasi ekspor.
Kampanye literasi dan inklusi keuangan juga akan terus diintensifkan untuk mendorong akses keuangan sejak dini kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, terutama di pedesaan.
Di samping itu, program “pembiayaan melawan rentenir” akan terus dijalankan melalui pola kemitraan inti plasma dan optimalisasi penyaluran KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Sementara, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah menyampaikan, harapan agar OJK dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat kecil baik untuk mendapatkan pinjaman maupun bunganya.
Disebutkannya, salah satu harapan masyarakat kecil adalah bagaimana perbankan bisa lebih lunak lagi untuk memberikan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman.
"Saya kira perbankan bisa hadir di seluruh pelosok-pelosok, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan modal," sebutnya.
Di tempat yang sama sebelumnya, Moh Nurdin Subandi resmi dilantik menjadi Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) oleh Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Ahmad Hidayat, Ia mengantikan Zulmi yang ditugaskan ke OJK Jakarta.(A)
 |
| Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan |
MAKASSAR (wartamerdeka.info) -Hingga Desember 2019, total aset perbankan di Sulawesi Selatan mencapai Rp153,37 trilliun, tumbuh 5,67 persen.
Hal itu disampaikan Kepala regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampaua) yang baru, M Nurdin Subandi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Senin 3 Februari 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah.
Tren positif serupa terjadi pada wilayah koordinasi Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua di mana pertumbuhan aset perbankan tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat dengan pertumbuhan 21,53 persen dan pertumbuhan aset terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara dengan pertumbuhan 0,34 persen.
"Untuk wilayah Sulawesi Selatan, pertumbuhan aset perbankan dipengaruhi oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 5,01 persen menjadi Rp 99,99 triliun, dan pertumbuhan kredit 2,66 persen
dengan nominal Rp123,45 triliun, di mana kredit bank umum tumbuh 2,52 persen menjadi Rp120,90 triliun dan kredit BPR tumbuh 9,60 persen menjadi Rp2,55 triliun," paparnya.
Sedangkan Kredit UMKM juga tumbuh positif 2,52 persen dengan pangsa 33,56 persen dari total kredit. Sejalan dengan itu, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2019 mencapai Rp8,18 triliun atau 123,28 persen dari rencana bisnis bank pada awal 2019 sebesar Rp6,64 triliun yang disalurkan kepada 308.057 UMKM dengan tingkat NPL yang rendah 0,07 persen.
Untuk realisasi KUR dibandingkan target juga mengalami peningkatan dari 90,7 persen pada tahun 2017, dan 121,9 persen pada tahun 2018. Di samping itu, penyaluran KUR di Sulawesi Selatan juga mengarah ke sektor produksi yaitu pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, dengan pangsa 60,17 persen, telah melebihi target pemerintah, yaitu minimal 50 persen.
Dengan kredit yang terus tumbuh positif, kinerja intermediasi perbankan di Sulawesi Selatan masih terjaga pada level yang tinggi dengan indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 122,40 persen, lebih tinggi dari LDR perbankan secara nasional 93,55 persen.
"Hal ini menunjukkan bahwa permintaan kredit di Sulawesi Selatan sangat tinggi, bahkan menggunakan dana perbankan dari perbankan di luar Sulsel," sebutnya.
Kinerja penyaluran kredit perbankan tersebut diiringi dengan risiko kredit yang tetap terkendali dengan rasio NPL gross sebesar 3,58 persen, masih di bawah ambang batas 5 persen.
"Secara khusus, terkait dengan kinerja industri jasa keuangan syariah tahun 2019, kita bersyukur aset perbankan syariah kembali tumbuh double digit 12,32 persen," ungkapnya.
Ini disertai pertumbuhan pembiayaan syariah 11,18 persen. Penghimpunan DPK syariah bahkan tumbuh 20,58 persen. Hal tersebut menunjukkan makin tingginya minat untuk menggunakan produk perbankan syariah dan mendorong market share perbankan syariah meningkat menjadi 5,77 perse pada akhir tahun 2019.
Di sektor pasar modal, industri pasar modal di Sulawesi Selatan juga terpantau tumbuh signifikan. Jumlah investor di Sulawesi Selatan sudah mencapai 49.338 investor, tumbuh sangat tinggi 77,36 persen dengan nilai transaksi mencapai Rp11,56 triliun.
Menurutnya, hal ini tidak lepas dari koordinasi dan sosialisasi yang intensif bersama Bursa Efek Indonesia dan seluruh perusahaan sekuritas di Sulawesi Selatan untuk terus mengkampanyekan program berinvestasi di pasar modal, termasuk
kepada para mahasiswa melalui Galeri Investasi yang saat ini sudah berjumlah 13 galeri yang tersebar di kampus-kampus dan kafe, serta kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Searah dengan industri pasar modal, industri keuangan non-bank di Sulawesi Selatan juga terus tumbuh dengan baik. Premi asuransi umum tumbuh 3,51 persen, premi asuransi jiwa sedikit melambat, aset dana pensiun tumbuh 8,15 persen, piutang perusahaan pembiayaan tumbuh 9,65 persen, dan pinjaman pergadaian tumbuh tinggi 27 persen.
Di industri teknologi finansial (fintech), jumlah peminjam di Sulawesi Selatan sebanyak 225.953 rekening, tumbuh 317,53 persen, dan pemberi pinjaman sebanyak 6.986 rekening, tumbuh 98,58 persen, dengan realisasi penyaluran pinjaman sebesar Rp871,93 miliar atau setara 47,81 persen dari total penyaluran pinjaman Fintech di Pulau Sulawesi.
Adapun penyaluran pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ummul Mukminin Aisyiyah yang merupakan bank waqaf mikro pertama di Sulawesi Selatan telah mencapai Rp 441 juta yang disalurkan kepada 394 pelaku usaha mikro.
Pada tahun 2020, OJK mendukung penuh arah program kerja TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan yang akan melanjutkan program fasilitasi akses keuangan UMKM binaan Pemda.
Sebagai strategi untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, OJK mendukung fokus TPAKD pada upaya meningkatkan pembiayaan sektor jasa keuangan pada sektor prioritas pemerintah sebagai program spesifik TPAKD.
Program spesifik ini akan dilakukan melalui kegiatan fasilitasi (business matching) akses kredit/pembiayaan pada pelaku UMKM potensial binaan Pemerintah Daerah, terutama sektor produksi berorientasi ekspor, pariwisata,
dan ekonomi kreatif, kegiatan fasilitasi UMKM berbasis digital (e-commerce), dan fasilitasi pembentukan sentra bisnis berbasis syariah dengan turut melibatkan asosiasi pelaku usaha terkait secara aktif.
Dalam mendukung sektor produksi berorientasi ekspor, per tanggal 25 Oktober 2019, Bank Sulselbar yang merupakan bank milik masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sehingga diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam mendorong akses keuangan, khususnya kepada pelaku usaha berorientasi ekspor.
Kampanye literasi dan inklusi keuangan juga akan terus diintensifkan untuk mendorong akses keuangan sejak dini kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, terutama di pedesaan.
Di samping itu, program “pembiayaan melawan rentenir” akan terus dijalankan melalui pola kemitraan inti plasma dan optimalisasi penyaluran KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Sementara, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah menyampaikan, harapan agar OJK dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat kecil baik untuk mendapatkan pinjaman maupun bunganya.
Disebutkannya, salah satu harapan masyarakat kecil adalah bagaimana perbankan bisa lebih lunak lagi untuk memberikan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman.
"Saya kira perbankan bisa hadir di seluruh pelosok-pelosok, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan modal," sebutnya.
Di tempat yang sama sebelumnya, Moh Nurdin Subandi resmi dilantik menjadi Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) oleh Anggota Dewan Komisioner OJK RI, Ahmad Hidayat, Ia mengantikan Zulmi yang ditugaskan ke OJK Jakarta.(A)
Tags
Daerah
