Jakarta (wartamerdeka.info) - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) secara resmi melakukan audiensi ke tiga kementerian strategis, yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sabtu (5/7/2025).
Kunjungan ini merupakan langkah konkret dalam menyerahkan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ABPEDNAS 2025, yang disusun berdasarkan masukan dan aspirasi ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh Indonesia.
Delegasi ABPEDNAS terbagi dalam tiga komisi sesuai bidang dan fokus pembahasan:
Komisi I beraudiensi dengan Kementerian Koperasi dan diterima oleh Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Hendra Saragih. Delegasi menyampaikan pentingnya penguatan peran BPD dalam mendukung dan mengawasi pembentukan koperasi desa berbasis komunitas yang inklusif dan mandiri.
Komisi II dipimpin oleh Badrul Amali, Ketua DPD ABPEDNAS Jawa Timur, bertemu dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT, Taufik Madjid. Rekomendasi yang disampaikan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan BPD serta perlunya sinkronisasi program desa dengan prioritas pembangunan nasional.
Komisi III dipimpin oleh Firmansyah Lesmana, Ketua Delegasi BPD ke Kemendagri, melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Firmansyah Lesmana adalah Ketua BPD di Desa di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang juga menjadi Penggerak Abpednas Jawa Barat.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif, disampaikan sejumlah aspirasi penting menyangkut penguatan kelembagaan dan kesejahteraan BPD, yaitu:
1. Mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Nomor 3 Tahun 2024.
2. Mendorong program peningkatan kapasitas BPD yang didanai oleh APBN.
3. Usulan agar tunjangan/insentif BPD diatur oleh pemerintah pusat agar merata di seluruh Indonesia.
4. Penguatan kesejahteraan anggota BPD melalui jaminan kesehatan, hari tua, dan penghargaan bagi BPD purna bakti.
5. Penegasan mekanisme pencalonan BPD dari kalangan ASN/TNI/Polri/BUMN yang harus mendapat izin dari pimpinan instansi. Termasuk BPD cukup cuti jika mencalonkan diri sebagai kades dan pencalonan lain.
Semua usulan tersebut mendapat respon positif dari Kemendagri, yang menyatakan akan menjadikannya referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang dibahas.
Sementara itu, delegasi ke Kementerian Koperasi dipimpin oleh Wahono, Ketua DPD ABPEDNAS Sumsel, yang juga menekankan pentingnya sinergi BPD dengan koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa rekomendasi Rakernas 2025 merupakan tindak lanjut dari Dialog Nasional sehari sebelumnya di Nusantara IV Kompleks MPR/DPR RI, yang menghadirkan perwakilan dari kementerian, lembaga, serta masyarakat desa.
“Kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis dalam perumusan kebijakan masing-masing kementerian. Tujuan utamanya adalah agar regulasi benar-benar menyentuh kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat desa, khususnya anggota BPD sebagai mitra pemerintahan desa,” ujar Indra Utama.
Ketiga audiensi dikomandoi oleh Sekjend DPP Abpednas, Deden Syamsudin sehingga bisa dilaksanakan sesuai rencana dan agenda Silatnas BPD dan Rakernas dalam 3 hari kegiatan. Sebelumnya, pada Silatnas Anggota BPD di gedung Nusantara IV MPR Senayan, juga telah digelar Apel Akbar Jaga Desa yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Sesjamintel, Sarjono Turin, sekaligus menerima pernyataan sikap Anggota BPD dalam menjaga desa.
Rakernas ABPEDNAS 2025 juga menghasilkan sejumlah rencana aksi nasional, antara lain pelatihan peningkatan kapasitas, advokasi kelembagaan BPD, kolaborasi lintas kementerian, serta usulan kenaikan tunjangan anggota BPD yang saat ini dinilai belum layak dan merata. Idealnya minimal rata-rata sesuai ambang batas bawa sebesar Rp 2.000.000.
Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun desa yang demokratis, transparan, dan sejahtera. (syam)
