Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting


KPU Lamongan Dituding Minim Data

Direktur Lembaga Pengkajian, Pemberdayaan dan Pengaduan Masyarakat (LP3M)  Nu'man Suhadi

LAMONGAN (wartamerdeka.info) - 
Gegap gempita menjelang kontes pemilihan bupati dan wakil bupati di Lamongan sudah mulai semakin terasa. Sejumlah bakal calon, baik cabup maupun cawabup terus intens melakukan langkah penggalangan dukungan yang dibingkai dalam berbagai model kegiatan.

Meskipun, mereka juga tengah dihadapkan pada soal kendaraan politik (rekomendasi parpol), yang saat ini bisa dibilang hampir belum ada yang bisa memastikan balon bisa melangkah menjadi paslon.

Direktur Lembaga Pengkajian, Pemberdayaan dan Pengaduan Masyarakat (LP3M)  Nu'man Suhadi menyebut betapapun sesungguhnya belum ada satupun bakal calon bupati/Wabup yang telah jelas mendapatkan kendaraan atau rekomendasi partai untuk memuluskan jalan kepastian menjadi paslon. 

"Sebab yang sudah mengantongi rekomendasi partai pun harus berkoalisi terlebih dahulu mengingat jumlah kursinya masih belum memenuhi minimal 10 kursi untuk dapat mencalonkan," ujar Nu'man.

Alumnus sekolah demokrasi LP3ES 2020 itu juga menyebut, kalau saat ini justru  balon dan tim pendukungnya mulai sibuk membuat manuver untuk mematahkan langkah kompetitor, pencitraan hingga upaya pembunuhan karakter.

Menurut dia, munculnya suara di medsos, ASN harus mundur, yang bisa jadi ditujukan ke Sekda Lamongan sesungguhnya merupakan salah satu bagian manuver untuk menjatuhkan lawan.

"Oleh karena itu, kesadaran masyarakat perlu untuk dikuatkan agar tahu mana yang masuk kategori pernyataan politis (manuver) dan mana yang masuk kategori pernyataan kritis," ungkap direktur lembaga Pengkajian, Pemberdayaan dan Pengaduan Masyarakat (LP3M) ini.

Bagi aktivis asal Pantura ini, masa pada tahapan pilkada saat ini justru yang perlu dipantau dan diawasi stake holder termasuk masyarakat adalah proses penyusunan penyelengara khususnya PPK dan PPS.

"Kita LP3M khawatir KPU Lamongan tidak cukup data untuk mengetahui struktur partai di level kecamatan dan desa, sejauh yang kita ketahui KPU Lamongan hanya memegang data struktur partai level kabupaten," tambah Nu'man Suhadi.

Dari sinilah kemudian, soal pernyataan politis di medsos, lanjut dia ASN harus mundur dalam konteks tahapan pilkada Lamongan saat ini rasanya masih belum relevan, yang paling urgen dan mendesak saat ini adalah ketersediaan dan keberadaan penyelenggara (KPU/PPK/PPS/KPPS) yang memiliki moralitas komitmen dan integritas yang tinggi, dan rasanya ada yang janggal dalam proses seleksi PPS dimana secara administratif langsung dihandle oleh KPU Lamongan. Pertanyaannya apakah para komisioner itu benar - benar memverifikasi berkas calon PPS yang masuk ?

"Apakah para komisioner sudah pegang data struktur partai level kecamatan dan desa ? Kita LP3M kok ragu KPU Lamongan melakukan hal tersebut," papar Nu'man Suhadi.

Terpisah, ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali dikonfirmasi menyebut masih ada kegiatan.
"Saya siap berkomentar tapi saat ini masih ada kegiatan rapat," kata Mahrus Ali, dikonfirmasi, pada Kamis (5/3/2020). (Mas)

Posting Komentar untuk "KPU Lamongan Dituding Minim Data"