JAKARTA (wartamerdeka.info) - Kalangan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah (sulteng) mulai gerah, gara-gara Wakil Sekretaris (Wasek) Kwarda Sulteng, Hutabri disorot merangkap jabatan sebagai pengelola dana sumbangan bencana ratusan juta rupiah.
"Masa sekretaris organisasi yang dibiayai negara kelola uang, itu kan tupoksinya bendahara," jelas sumber terpercaya di Kwarda.
Akibat rangkap jabatan itu, Bendahara Kwarda hanya tanda tangan dan stempel segala pengeluaran. "Dan hebatnya, kabarnya banyak kwitansi pencairan/tahihan tidak diteken bendahara lantaran dinilai tidak wajar," ujarnya.
Menurut sumber, wakil sekretaris Hutabri yang menjalankan tupoksi bendahara membuat pelbagai multitafsir. Terlebih, Ketua Kwarda Sulteng, Dr. Moh. Hidayat Lamakarate - kini sebagai Sekda Provinsi, disebut-sebut maju sebagai Cagub Sulteng mendatang.
"Rekomendasinya sudah kuat, diusung oleh Partai Gerindra," ujar sumber, seraya menyebut perhelatan maju di Pilkada membutuhkan kocek yang tidak kecil. "Pasti miliaran," tegas sumber tadi.
Lantas siapa Hutabri? Sumber itu hanya menghela nafas panjang. Dia mengaku masih buta kedekatan Hutabri dengan Ketua Kwarda Sulteng. "Yang jelas orang dekat dan kepercayaan," bisiknya di Cafe Kemang.
Sumber menyebutkan, kegalauan kalangan Kwarda terhadap sepak terjang Hutabri menyangkut pengelolaan dana yang tidak transparan dan tidak sesuai aturan yang ada.
Sayangnya, sumber tidak menyebutkan secara detail penggunaan tersebut. Dia hanya menyebut dana tersebut menyangkut bantuan bencana Palu yang nilainya mencapai Rp 1 miliar.
"Anehnya, bantuan tersebut peruntukannya bukan kepada korban bencana, tapi ke kepentingan organisasi," jelasnya.
Parahnya, sebut sumber itu, hasil pengelolaan dana tersebut tidak dilaporkan ke internal Kwarda dan Rakerda seperti termaktub dalam Bab II Poin 8 SK Kwarnas No 222 tahun 2007, tentang petunjuk penyelenggaraan organisasi dan tata kerja Kwartir daerah gerakan pramuka.
"Nah, sudah dua kali Rakerda, dia (Hutabri, red) tidak pertanggung jawabkan itu uang yang begitu banyak," bisik sumber.
Sayangnya, saat dikonfirmasi terkait tidak melaporkan ke internal Kwarda dalam Rakerda ke WA-nya pribadi, Hutabri belum memberikan tanggapan, termasuk soal bantuan sosial. (Tim)
Tags
Daerah
