Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting


 

Diduga Ada Penyimpangan, Bupati Frederikus Gebze Minta KPK Usut Penyaluran Alsintan Di Merauke


MERAUKE (wartamerdeka.info) - Mendengar adanya keluhan dari sejumlah warganya terkait penyaluran alsintan yang diduga terjadi penyimpangan. Bupati Merauke, Frederikus Gebze meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut penyaluran alat dan mesin pertanian (Alsintan) tersebut.

"Kami meminta KPK untuk mengusut penyaluran alsintan yang menggunakan dana APBN ini," tegas Bupati Merauke Frederikus Gebze, kepada wartawan, hari ini.

Dikatakannya, berdasarkan laporan yang diterimanya dari sejumlah kelompok tani dan para kepala kampung/desa, penyaluran alsintan di Kabupaten Merauke diduga tidak merata dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang.

Menurut laporan warga, tambah Freddy -panggilan Bupati Merauke,  penyaluran alat pertanian ini bahkan disalurkan ke orang-orang tertentu meski melalui kelompok tani. Namun, terindikasi beberapa kelompok tani beranggotakan satu keluarga.

"Contohnya ada oknum kelompok tani beranggotakan seluruh keluarga. Misalnya dalam satu kelompok di daftar itu ada mertuanya, anaknya, menantunya. Jadi secara pemerataan kan tidak masuk. Kemudian yang kedua, seluruh distrik di Papua hanya 5 persen kelompok tani asli orang Papua dari seluruh distrik yang bantuan alsintan," ujarnya mengutip laporan warga.

Di Kabupaten Merauke, alsintan yang disalurkan itu di antaranya combine harvester, hand traktor dan alat semprot pertanian.

Selain itu, pada proses penggunaan bantuan alat pertanian tersebut dinilai warga ada keganjilan lantaran terindikasi adanya pungutan ketika digunakan oleh masyarakat. Pungutan penggunaan alat bantuan  tersebut diduga masuk ke rekening pribadi beberapa oknum pengelola.

"Keluhan masyarakat juga hasil sewa alat pertanian itu masuk ke rekening pribadi, sehingga alat pertanian yang digunakan biasanya hanya dipakai dua tahun sudah rusak lantaran tidak diperbaiki jika ada kerusakan, sementara petani yang menggunakan alat itu membayar sewa," herannya.

Menurutnya, sewa alat alsintan seperti combine dan hand traktor biasanya menghasilkan Rp40 sampai Rp50 jt satu kali panen. Dalam setahun petani panen dua kali, sementara alat pertanian tersebut sudah dipakai oleh petani kurang lebih empat tahun.

"Yang membuat masyarakat kesal lantaran alat pertanian itu banyak yang sudah tidak beroperasi. Padahal setiap digunakan oleh masyarakat selalu ada sewa dengan alasan biaya pemeliharaan,"  katanya lagi

Oleh karena itu, Bupati Merauke minta agar KPK turun mengusut penyaluran alsintan  tersebut agar pemanfaatannya bisa dinikmati oleh masyarakat. (A)

Posting Komentar untuk "Diduga Ada Penyimpangan, Bupati Frederikus Gebze Minta KPK Usut Penyaluran Alsintan Di Merauke"