"Direksi BPD Jangan Mau Diintervensi Kepala Daerah" |
| Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada potensi risiko moral atau moral hazard di bank pembangunan daerah (BPD). Hal ini terjadi jika pimpinan BPD bersikap takut kepada kepala daerah.
Menurutnya, ketakutan itu bisa dimanfaatkan kepala daerah untuk mengatur kebijakan di BPD tersebut.
"Rawannya adalah kepala daerah dan direksi. Di sini direksi takut nanti diganti oleh kepala daerah, kepala daerah memanfaatkan power-nya," ucap Tito, Selasa (8/12/2020).
Ia bilang sebaiknya direksi BPD berani untuk melakukan dan menyampaikan hal-hal benar kepada kepala daerah. Tentunya, kata Tito, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip profesionalitas.
"Harus berani. Apalagi di tengah situasi penanganan tindakan korupsi yang semakin kencang, semua harus comply," jelas Tito.
Ia berharap BPD bisa menjadi motor penggerak ekonomi di daerah. Menurut Tito, BPD jangan sampai menjadi beban bagi pemerintah daerah.
"Apalagi mengharapkan penampungan dana atau transfer dari pusat," jelas Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri juga mewanti-wanti direksi BPD agar tidak mau diintervensi oleh kepala daerah. Pasalnya, tak sedikit direksi BPD yang terjebak melakukan tindak pidana korupsi.
"Jangan pernah direktur utama BPD mau diintervensi oleh penguasa, terutama kepala daerah. Kalau Anda bisa diintervensi, tentu pertanggungjawaban ada di orang per orang bukan orang lain," kata Firly.
Ia mengingatkan agar direksi BPD bekerja dengan integritas. Pasalnya, konsep hukum dari perilaku korupsi sudah jelas, yakni meliputi orang yang melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan, dan menyuruh melakukan. (A)
