CIREBON (wartamerdeka.info) - Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si. Anggota DPR RI Komisi IX bersama Benny Rhamdani Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) melakukan sosialisasi Peluang Kerja Keluar Negeri dan Perlindungan Menyeluruh PMI sebagai VVIP bertempat di Aula Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/10/2021).
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Disnakertrans Kota Cirebon Eli Haryati, S.Sos.,M.Si., Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani dan 150 lebih perwakilan warga yang hadir dari 5 kecamatan yang ada di Kota Cirebon.
Dalam sambutanya Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si., menyampaikan sosialisasi yang dilakukanya bertujuan untuk memberikan informasi dan memperkuat koordinasi PMI (Pekerja Migran Indonesia) dengan BP2MI, agar keluarga PMI maupun calon PMI memahami prosedur dan aturan bekerja di luar negeri agar nyaman dan terlindungi.
Masih menurut istri mantan gubernur Jawa Barat ini, sosialisasi yang dilakukan sebagai bentuk dari kehadiran pemerintah ditengah rakyat yang membutuhkan informasi dan tata cara yang betul menjadi PMI sehingga dirinya menghadirkan langsung Kepala BP2MI.
"Kita menyadari betul banyaknya buruh migran atau dulu TKW sekarang nomenklaturnya menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia banyak yang berhasil pulangnya namun ada juga yang kurang beruntung, baik saat penempatan, saat bekerja dan saat pulang, berbagai persoalan kita tahu semua, makanya kita berharap dengan adanya sosialisasi ini, para calon PMI memahami prosedur yang harus ditempuh untuk menjadi PMI yang legal, aman, nyaman dan terlindungi," papar Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini.
Ditambahkan Dr. Netty, peluang kerja ke luar kerja terbuka luas bagi rakyat Indonesia, untuk memperbaiki taraf hidupnya. Namun diingatkan pula bahwa bagi calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri agar membekali diri dengan ketrampilan, skill yang mumpuni juga diharapkan dapat menjadi personal yang mandiri, agar dapat menghindari hal-hal buruk yang terjadi saat bekerja diluar negeri.
"Sebaiknya jika calon PMI berangkat secara prosedural dan terdaftar, maka pemerintah dapat melihat jelas berbagai data seperti, asal daerah, negara tujuan, sektor pekerjaan, dan sebagainya, sehingga jika terjadi masalah pemerintah akan cepat tanggap mendampingi dan memfasilitasinya," ujar Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si. yang anggun ini.
Di tempat yang sama Kepala BP2MI, Benny Ramdhani melalui Plt. Direktur SSPP Kawasan Asia Afrika, Hard Frankly Merentek menyampaikan bahwa yang diusung tema tentang PMI sebagai VVIP adalah para PMI ini harus dibedakan pelayanannya misalkan di Bandara supaya tidak berdesakan saat keluar atau masuk, kita siapkan Gate tersendiri agar PMI nyaman dan aman dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Menurutnya, para PMI diharapkan mengikuti prosedur dan regulasi yang ada agar ketika terjadi sesuatu pemerintah melalui BP2MI bisa langsung memfasilitasi dan membantu menyelesaikanya.
"Bapak Presiden menyampaikan para PMI harus dilindungi ibaratnya dari rambut sampai ujung kaki, karena mereka adalah pahlawan devisa yang telah bekerja keluar negeri jauh dari sanak saudaranya demi untuk perbaikan ekonomi dan kesejahteraan keluarganya," pungkas Hard Frankly Merentek dengan semangat. (Cip/John)
