Bertemu Bupati Yuhronur Efendi, Anggota DPR Prof. Zainuddin Maliki Bahas Banjir Lamongan

LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, disambangi Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional, Prof. Zainuddin Maliki, membahas masalah banjir  di Lamongan tahun ini yang tengah merendam sejumlah wilayah kecamatan, seperti di Babat, Sekaran, Karanggeneng, Kalitengan, Turi, Karangbinangun dan Glagah. 

"Pada tahun-tahun sebelumnya banjir terjadi sekitar bulan Februari, tetapi beberapa tahun terakhir sudah terjadi sejak bulan November-Desember, yang telah menggenangi sejumlah wilayah Kecamatan," ungkap Anggota Legislatif asal Dapil Jatim X, Lamongan-Gresik, usai bertemu Bupati di Pendopo, Minggu (2/1/2022).

Pembicaraan difokuskan pada upaya penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang. Bupati, yang juga didampingi Sekretaris Daerah, menegaskan dalam jangka pendek pemkab Lamongan memaksimalkan penggunaan pompa air, memastikan seluruh Dam  di buka dan berfungsi memperlancar aliran air. 

Luapan Bengawan Solo, sebagai kontribusi besar penyebab banjir. Pemkab Lamongan juga meminta bantuan penyediaan pompa air dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Dengan terus meningkatnya intensitas banjir, Lamongan membutuhkan pompa air dengan kapasitas yang tinggi. Dibutuhkan sejumlah rumah pompa air dengan kapasitas besar, mulai dari pompa air berdaya sedot 1000 hingga 4000 liter per detik.

Sebagai kawasan hilir, Lamongan menerima beban disebabkan suplai air hujan yang berpotensi menjadi banjir dari Ngawi, Bojonegoro, Tuban dan sekitarnya. Oleh karena itu, kebutuhan rumah pompa diperlukan dukungan dari APBD maupun APBN.

"Kami turut mendesak pemerintah pusat maupun provinsi untuk memberi dukungan anggaran," tandas Prof. Zainuddin Maliki.

Dia juga minta agar Pemerintah mengembalikan sejumlah fungsi rawa seperti rawa Semando di Sekaran yang merupakan kunci penyelesaian banjir di kawasan ini.

Sebagian Rawa tersebut selama ini ada yang berubah fungsi menjadi pertanian dan tambak ikan. Ditambah dengan terjadinya pendangkalan, mengakibatkan  rawa-rawa itu tidak dapat berfungsi sebagai penyerapan dan penampungan air dengan baik.

DPemkab Lamongan tidak bisa berjalan sendiri dalam pembenahan fungsi rawa, karena rawa-rawa tersebut merupakan kewenangan provinsi.

Dengan demikian masyarakat Lamongan berharap ada langkah nyata dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam pembenahan rawa-rawa yang menjadi penyebab banjir tersebut.

"Dalam waktu dekat perlu dilakukan pencegahan terjadinya pendangkalan rawa dan kemudian memastikan  fungsi rawa sebagai penyerapan dan penampungan air, bukan sebagai lahan pertanian atau tambak ikan," papar mantan Rektor Universitas Muhamadiyah Surabaya ini. 

Di samping itu, masih kata Zainuddin Maliki, perlu dilakukan perbaikan budidaya tambak ikan di kawasan rawan banjir di Babat Lamongan. Dalam hal ini petani tambak diharapkan tidak meninggikan tanggul karena berpotensi menghamat arus air.

Masing-masing pemilik tambak diharapkan membuat tanggul tidak terlalu tinggi, dengan menambah jaring untuk menjamin ikannya tidak keluar dari lahan tambaknya.

"Jika itu bisa dilakukan maka di satu sisi bisa turut mengatasi potensi terjadinya banjir, di sisi lain bisa dilakukan budidaya tambak ikan sebagai mana yang diharapkan," pungkas Zainuddin Maliki. (Mas)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama