“Kontribusi dalam membayar dan melaporkan pajak akan sangat berarti, terutama di saat pandemi COVID-19 ini,” kata Menko Airlangga dalam acara Pelaporan SPT Tahunan oleh Pejabat Negara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa.

Pemerintah, lanjutnya, mengeluarkan banyak program, baik dalam penanganan COVID-19 maupun pemulihan ekonomi. Sehingga penerimaan pajak menjadi sangat penting dan hal tersebut bisa tercapai dengan mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Airlangga mengingatkan sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

“Mari kita tingkatkan kepatuhan pajak negara kita, pajak kuat Indonesia maju,” ujarnya.

Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi saat ini telah difasilitasi secara online melalui aplikasi e-filing. Secara umum, e-filing dapat diakses melalui situs DJP dengan alamat www.pajak.go.id dan merupakan sistem pelaporan SPT dengan menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa dipungut biaya, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP sehingga menjadi lebih cepat dan lebih murah.

Dengan aplikasi e-filing, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi drop box maupun Kantor Pelayanan Pajak. Hal tersebut merupakan salah satu terobosan pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

“Saya telah lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online dengan menggunakan e-filing. Terima kasih kepada Dirjen Pajak yang telah memberi kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan e-filing kita dapat lapor pajak kapan saja tanpa datang ke kantor pajak, dan tentunya ini memberi kenyamanan bagi para Wajib Pajak,” tutur dia.

Turut hadir dalam acara Pelaporan SPT Tahunan oleh Pejabat Negara diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Kapolri, Panglima TNI yang diwakili oleh Inspektur Jenderal TNI, dan Direktur Jenderal Pajak. (An)