MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Ada rasa haru campur bahagia terpancar diwajah seorang Ir.H Suardi Saleh, Bupati Barru dua periode ketika menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CSFA, CPA (Aust), ACPA di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (20/5/2022)
Torehan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Predikat WTP tersebut merupakan yang ke delapan yang diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. Enam kali di antaranya diraih secara berturur-turut di era kepemimpinan Bupati Barru H. Suardi Saleh.
"Alhamdulillah, ini merupakan prestasi ke-enacara berturut-turut m berturut-turut, semenjak kami diamanahi memimpin Barru, dan menjadi WTP Kedelapan Pemda Barru, semoga predikat ini membuat kita terus meningkatkan kualitas kinerja dalam efektivitas dan efisiensi anggaran serta akuntabilitas keuangan yang sesuai good governance (asas pemerintahan yang baik)," sebut Bupati Suardi Saleh.
Dirinya terlihat berbahagia atas raihan clean and clear, ditengah beratnya mengelola manajemen pemerintahan akibat Pandemi Covid-19, yang membuat sistem keuangan dalam kondisi luar biasa, namun mampu dilalui dengan hasil yang maksimal.
"Terima kasih kepada semua Pihak, teristimewa pada DPRD Barru yang terus mendukung program kegiatan kita, bersama Bapak Sekretaris Daerah, dan tentunya sinergitas harmonis semua Pejabat dan Staf sehingga kita mempertahankan Opini WTP hingga tahun keenam berturut-turut, semoga menjadi stimulus untuk terus berbuat, kerja keras, cerdas, dan ikhlas untuk memajukan Barru," ungkap Suardi Saleh dalam testimoni publiknya dihadapan Pejabat BPK dan beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pemda Barru yang hadir.
Diketahui, Bupati Suardi Saleh berhasil meraih Opini WTP sejak awal tahun kepemimpinannya hingga tahun ini, padahal sebelum menakhodai Barru, Tahun sebelumnya di 2015, Barru mendapatkan Opini Tidak Wajar.
Dirinya menegaskan, opini yang diberikan BPK dalam LHP benar-benar memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
"Mari terus pertahankan predikat ini pada masa-masa mendatang, serta dapat mendorong jajaran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan Pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Optimisme untuk mempertahankan WTP untuk tahun berikutnya, dirasa tidak berlebihan sebab evaluasi dan model pelaporan telah dimodernisasi mengikuti perkembangan teknologi serta upaya meningkatkan sumber daya aparatur untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan juga massif dilakukan. Apalagi, Komunikasi antara Pemerintah dengan DPRD Barru telah menemukan titik sinergitas yang didasarkan pada visi yang sama, untuk Barru yang lebih maju dan sejahtera.
(syam)
