Anggaran tambahan bansos ini tidak akan mengurangi anggaran subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) senilai Rp502,4 triliun pada 2022.

“Kita mendapatkan tambahan bansos yang telah disetujui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) senilai Rp18,6 triliun waktu itu. Kemudian dari cadangan lain kita bisa tambahkan sehingga capai Rp22 triliun,” kata Isa dalam media briefing di Jakarta, Senin.

Sementara itu, sekitar Rp2 triliun sisanya akan disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Kemudian akan dimintakan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar digunakan untuk membantu masyarakat menghadapi masalah kenaikan pangan dan energi,” katanya.

Ia mengatakan dengan kenaikan harga pangan dan energi saat ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat terutama masyarakat rentan dan miskin untuk mendapatkan pertolongan, dengan atau tanpa kenaikan harga BBM nantinya.

“Saya pastikan anggaran bansos itu bukan anggaran subsidi. Jadi anggaran subsidi sudah ada Rp502,4 triliun, dan tambahan bansos ada anggarannya sendiri,” terangnya.

Adapun penyaluran tambahan bansos senilai Rp24,17 triliun akan dilakukan melalui program yang didesain dan diberi nama oleh masing-masing pemerintah daerah, baik disalurkan bagi penyedia angkutan umum, nelayan, maupun masyarakat rentan lain.

Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai total Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta masyarakat diberikan kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kita lihat belakangan harga pangan dan energi naik, jadi di sini menjadi perhatian pemerintah dan Presiden Jokowi untuk merespons ini. Karena rakyat tidak mungkin dibiarkan bertahan sendiri,” terangnya. (An)