Oleh: Saiful Huda Ems (SHE)
(Lawyer dan Pemerhati Politik)
Apabila telah dilakukan berbagai penghematan bahkan penghapusan terhadap berbagai kebijakan anggaran Pemerintah yang menguras APBN/APBD, seperti besarnya gaji dan tunjangan Anggota DPR/DPRD dan pejabat-pejabat birokrasi dari berbagai tingkatan atau eselon, serta seperti besarnya Dana Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR/DPRD, dan segala macam tetek bengek anggaran pengeluaran belanja pegawai negara yang tidak tergolong primer, penting dan mendesak, maka pencabutan subsidi BBM yang berimbas pada kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok masyarakat itu tidaklah bermasalah.
Yang menjadi masalahnya, pertama, masyarakat ini tiap hari telah dipertontonkan oleh berbagai kemewahan hidup Anggota DPR/DPRD, kemewahan hidup Gubernur, Bupati dan Walikota, kemewahan hidup para penegak hukum (selain Advokat) yang didanai oleh negara, maka seperti poster demonstran perempuan di jalanan itu katakan:"Kami lemes karena terus menerus dinaiki !".
Ya, dinaiki harga BBM memang sangat wajar dapat melelehkan jiwa rakyat di tengah resesi ekonomi dunia, apalagi akibat perang Rusia-Ukraina yang tiada henti yang membuat melonjaknya harga BBM di berbagai dunia, meski hari-hari ini terdengar sedikit mengalami penurunan harga.
Masalah keduanya, yakni kenapa Pemerintah tidak memiliki keberanian untuk lebih serius lagi mengikis berbagai pengeluaran besar anggaran negara, seperti anggaran Pemerintah yang dialokasikan untuk pegawai atau untuk mendanai birokrasi dan lembaga-lembaga negara yang penulis sebut di atas?
Terus terang, selain lembaga-lembaga negara yang penulis sebut di atas, penulis juga kadang berpikir, kenapa lembaga-lembaga atau badan-badan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sampai detik ini tidak jelas kerjanya itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang kerjanya sering tidak memuaskan masyarakat itu, serta Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang sering tebang pilih melindungi anak siapa itu, masih harus diberi anggaran dana yang besar?
Dari kenyataan semua itulah, mengapa kenaikan harga BBM kali ini kok bagi hemat pikiran penulis terasa kurang arif dan bijaksana. Pertamina itu perusahaan negara yang seharusnya memperoleh keuntungan luar biasa, mengingat masyarakat biasa tak mungkin bisa jualan BBM jika tidak membeli terlebih dahulu dari Pertamina.
Namun kenapa penulis dengar Pertamina malah merugi dan menaikkan terus harga BBM? Apakah karena terlalu borosnya para pejabat atau pegawai pertamina, hingga keuntungan penjualan BBM oleh Pertamina kebanyakan tersedot untuk menggaji dan memberikan tunjangan bagi pengokohan kemewahan hidup mereka?
Tolong jangan disalah fahami, penulis tidak bermaksud mengatakan Tidak Setuju terhadap Kenaikan Harga BBM, namun penulis sesungguhnya hanya menyayangkan, kenapa sebelum dikeluarkannya kebijakan kenaikan harga BBM ini, Pemerintah kok tidak melakukan terlebih dahulu pemangkasan anggaran yang spektakuler untuk hal-hal yang penulis jelaskan di atas, hingga kesannya kebijakan menaikkan harga BBM ini tidak arif dan bijaksana.
Orang-orang miskin kebingungan mengatur keuangannya yang serba sulit, sedikit, terbatas, namun di berbagai media mereka melihat kehidupan para pejabat negara yang bermewah-mewahan, sampai mantan jenderal bintang dua seperti Sambo sampai punya rumah-rumah dan barang-barangnya yang super mewah.
Beruntung sekali Presiden Jokowi masih dapat menjadi contoh yang baik tentang kesederhanaan hidup seorang pejabat negara, jika saja yang menjadi Presiden saat ini bukan Jokowi, melainkan Presiden sebelumnya, maka haqul yakin rakyat akan menyerbu ke istana dan memasuki kamarnya seperti yang pernah terjadi di Sri Lanka.
Presiden Jokowi nampak sekali sebagai presiden yang jujur, sederhana dan berprestasi, namun jika gaya hidup para pejabat negara lainnya yang bermewah-mewah dari hasil anggaran pengeluaran belanja negara melalui APBN atau APBD, penulis pikir ini merupakan sesuatu yang kontras, apalagi jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat di kelas bawah.
Namun bagaimanapun harga BBM khususnya Pertalite sudah terlanjur dinaikkan, dan masyarakat kelas bawah sudah terlanjur berjibaku melawan berbagai kesulitan hidupnya. Jika saja waktu bisa diputar kembali, betapa ingin penulis mengingatkan pada Pemerintah: Lain kali kalau ingin menaikkan harga BBM jangan lagi pakai alasan demi keadilan bagi si miskin dan berbagai alasan yang tidak masuk akal lainnya, sebab negeri ini didirikan bukan hanya untuk si miskin bukan pula untuk mempermalukan si miskin juga si kaya.
Negeri ini untuk semua dan semua untuk satu, yakni Republik Indonesia itu sendiri yang di dalamnya ada si miskin dan si kaya. Jangan sampai rakyat kaya terus diteror oleh kebijakan yang belum menemukan solusi cerdas dan berkeadilannya, hingga nantinya rakyat yang belum jadi orang kaya seperti penulis ini tidak bersemangat lagi untuk menjadi orang kaya karena dijadikan kambing hitam runtuhnya perekonomian negara. Tidak semua orang kaya itu salah dan pelit, banyak juga dari mereka yang baik dan dermawan...(SHE).
07 September 2022.
