JAKARTA (wartamerdeka.info) – Rakortekrenbang tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri secara hybrid di Hotel Bidakara dan media Zoom Meeting telah memasuki hari keempat, Jumat (3/3/2023).
Desk Pembahasan Rakortekrenbang dilakukan dengan memanfaatkan e-Rakortek pada SIPD-RI. Hingga dengan hari keempat pelaksanaan desk, seluruh peserta, baik dari Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, kementerian/lembaga teknis, dan Pemda, seluruhnya terus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Desk Pembahasan Rakortekrenbang tahun 2023 dimaksud dibagi menjadi 39 Desk yang terdiri dari, 37 Desk Urusan dan 2 Desk Kewilayahan. Hingga dengan hari keempat pelaksanaan, telah terdapat 14 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Lampung, Maluku, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jambi, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
Saat ini, untuk desk urusan, jumlah Indikator Kinerja Urusan (IKUR) yang dibahas ada 547 IKUR yang dibagi menjadi 354 IKUR tingkat provinsi dan 273 IKUR tingkat kabupaten/kota. Total pagu yang dibahas untuk Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2024 pada saat Rakortekrenbang hingga hari ketiga sebesar 45.689.924.979.541, serta Rincian Output (RO KL) yang dibahas sejumlah 3.883 RO KL.
Selanjutnya, untuk desk kewilayahan, terdapat sejumlah Prioritas Nasional (PN) yang dibahas menjadi 21 PN, 116 Program Prioritas (PP), 46 Kegiatan Prioritas (KP), dan 116 Proyek Prioritas Nasional (Pro PN).
Sebagai hasil akhir, diharapkan terdapat target, catatan alternatif, dan usulan yang disepakati antara pemerintah pusat dan Pemda berkaitan dengan target pembangunan nasional tahun 2024 yang akan ditindaklanjuti dalam RKP dan RKPD tahun 2024. (A)
