-EMPAT KALI LIPAT BIAYA JAMKESMAS
JAKARTA— Luar biasa. Pejabat negara, mulai dari Presiden, 13 kementerian atau lembaga, sampai DPR, menghabiskan Rp 19,5 triliun untuk studi banding ke luar negeri. Total ini empat kali lebih banyak daripada anggaran Jamkesmas yang hanya Rp 4,5 triliun.
Data di atas dirilis Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). "Pada APBN 2010 total belanja perjalanan dinas, termasuk luar negeri, menghabiskan anggaran Rp 19,5 triliun," ujar Sekjen Fitra Yuna Farjan kepada wartawan di Bakoel Coffee, Minggu (19 September 2010).
Yuna menjelaskan, apa yang diperbuat pemerintah dan DPR jelas tak memiliki sensitivitas terhadap rakyat yang masih dikepung kemiskinan. Menengok sementara program BOS dan penanggulangan kemiskinan, seperti PNPM, Rp 7,4 trilun berasal dari utang.
"Melihat kondisi ini, pemerintah dan DPR telah mengingkari amanat konstitusi Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan, APBN ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," papar Yuna.
Ia mengatakan, jika DPR masih suka pelesiran, bagaimana mungkin dapat mengkritisi anggaran luar negeri pemerintah. Itu sebabnya hobi anjang sana-sini ke luar negeri adalah kebiasaan buruk yang harus dihentikan. "Presiden juga tidak sekadar beretorika melakukan penghematan," timpalnya lagi
JAKARTA— Luar biasa. Pejabat negara, mulai dari Presiden, 13 kementerian atau lembaga, sampai DPR, menghabiskan Rp 19,5 triliun untuk studi banding ke luar negeri. Total ini empat kali lebih banyak daripada anggaran Jamkesmas yang hanya Rp 4,5 triliun.
Data di atas dirilis Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). "Pada APBN 2010 total belanja perjalanan dinas, termasuk luar negeri, menghabiskan anggaran Rp 19,5 triliun," ujar Sekjen Fitra Yuna Farjan kepada wartawan di Bakoel Coffee, Minggu (19 September 2010).
Yuna menjelaskan, apa yang diperbuat pemerintah dan DPR jelas tak memiliki sensitivitas terhadap rakyat yang masih dikepung kemiskinan. Menengok sementara program BOS dan penanggulangan kemiskinan, seperti PNPM, Rp 7,4 trilun berasal dari utang.
"Melihat kondisi ini, pemerintah dan DPR telah mengingkari amanat konstitusi Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan, APBN ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," papar Yuna.
Ia mengatakan, jika DPR masih suka pelesiran, bagaimana mungkin dapat mengkritisi anggaran luar negeri pemerintah. Itu sebabnya hobi anjang sana-sini ke luar negeri adalah kebiasaan buruk yang harus dihentikan. "Presiden juga tidak sekadar beretorika melakukan penghematan," timpalnya lagi