“Apabila mengacu pada keputusan Menteri Keuangan  No. 120 Tahun 2008 indikator PDAM sehat salah satunya adalah pendapatan  air harus full cost recovery atau pendapatan air harus memenuhi biaya,  yakni  Rp 4.403/m3 sementara di PDAM Bekasi masih di bawah itu hanya Rp 3.458/m3,” katanya.
Hal ini apabila tidak segera ditopang dengan  masuknya investor untuk membiayai pembangunan infrastruktur dapat  mengganggu keuangan perusahaan. PDAM Bekasi merupakan badan usaha milik  daerah kota dan kabupaten Bekasi dan kami berkewajiban menyumbang  pendapatan asli daerah (PAD) per tahun lebih kurang masing-masing  sebesar Rp 3 M untuk kabupaten Bekasi dan Rp 2 M untuk kota Bekasi.
Pihaknya berharap dengan masuknya investor target  MDG’s cakupan kota dalam hal pelayanan air sebesar 80% dapat tercapai.  Sekarang saja, pelanggan yang masuk daftar tunggu (waiting list)  mencapai 85.000 calon pelanggan yang belum bisa dilayani karena  keterbatasan dana. Keluh Wahyu. Saat ini PDAM Bekasi masih mengenakan  tarif terendah yakni Rp 2.000 /m3 sementara biaya produksi apabila dikalkulasikan mencapai Rp 2.800 /m3 .
Idealnya, kata Wahyu, dijual Rp 10 /liter. Saat ini  PDAM masih mematoh harga Rp 2 / liter apabila hal ini terus berlanjut  dengan tarif yang sangat minim ini, dapat mengganggu keuangan perusahaan  atau merugi.
“Terkait rencana dimaksud PDAM Bekasi membuka peluang pada investor infrastruktur dalam pengembangan jaringan,”sambung Wahyu.
Apabila mengacu pada PP 16 tentang SPAM yakni  investasi pada sumber air hingga proses produksi, sistem distribusi dan  sistem pelayanan maka khusus untuk investasi pelayanan dimungkinkan  untuk membuka kerja sama yang seluas-luasnya dengan investor swasta.
"Prospek kebutuhan air bersih di kota Bekasi saat  ini sangat tinggi, rata-rata konsumsi air bersih pelanggan saat ini  mencapai 130 liter/jiwa/hari, dalam Bisnis Plan telah kami buatkan  mapping /pemetaan program pelayanan 5 tahun ke depan sehingga menjadi  150 liter/jiwa/hari upaya pengembangan sistem pelayanan serta mencari  sumber air baru termasuk membangun jaringan-jaringan baru pada daerah  yang belum terjangkau menjadi prioritas kami,”ujarnya lagi.
Di sisi lain, terang Wahyu, tingkat kebocoran juga  terus diturunkan secara berkesinambungan serta mengoptimalkan kinerja  para pembaca meter serta mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan  data DSML yang barbasis IT.
Masalah yang mendera PDAM Bekasi mengundang  perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Rakyat. Menurut  pimpinan LSM yang berkiprah di Bekasi Ali Rahmat,  PDAM harus segera  mengambil langkah positif ke depan agar terus berkembang dan  menguntungkan dari segi bisnis, mencari alternatif investor itu langkah  yang sangat positif termasuk bagaimana pimpinan PDAM terus mengupayakan  penyesuaian tarif.
Ali mencontohkan tarif yang berlaku di DKI saat ini  saja mencapai US$ 0,7 atau setara Rp 5.000, sementara yang berlaku di  Bekasi hanya Rp 2.000 /m3. Hal seperti ini tentu bisa  menggangu kelangsungan PDAM ke depan apabila tidak segera diatasi.  “Untuk mengantisipasi hal yang lebih buruk Kepala daerah seharusnya  segera turun tangan.” pungkasnya. Anas