Langsung ke konten utama

Puspomal Akan Percepat Proses Permasalahan Prajurit TNI AL


Laporan: Franky Pangkey

JAKARTA-Agar karier prajurit tidak tehambat, diharapkan mulai awal tahun 2011, 11 POMAL TNI Angkatan Laut yang tersebar dari Aceh sampai Jayapura bekerja maksikal agar semua permasalahan prajurit  bisa tuntas secepatnya.

Menurut Wakil Komandan Pusat Polisi Militer (Puspomal) Angkatan Laut Kolonel Muchammad Richad,  di tahun 2011 Pomal-Pomal yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  bisa meningkatkan kinerjanya dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mewujudkan kedisiplinan prajurit  yang baik. Jika ada permasalahan anggota Angkatan Laut di daerah diharapkan Pomal di daerah bisa menyelesaikan dengan cepat sesuai mekanisme hukum yang berlaku. “Karena jika penyelesaian lambat akan mengakibatkan hal yang tidak baik bagi Pomal itu sendiri, “tutur Kolonel Muchammad Richad, Senin (3/1/2011).

Richad menjelaskan,  proses seperti penganiayaan,misalnya, harus cepat penyelesaiannya karena kalau tidak akan terkatung-katung dan dampaknya karier dari prajurit tersebut akan terhambat karena prosesnya yang tidak terselesaikan. Ada sanksi hukum bagi prajurit yang bermasalah namun waktu yang lama penyelesaiannya akan menghambat. Sanksi berfariasi, ada yang kenaikan pangkat tertunda.

Sebanyak 11 Pomal di seluruh wilayah indonesia diharapkan mampu memberikan efek jera bagi prajurit-prajurit yang bermasalah agar mereka tidak melakukan kembali suatu pelanggaran. “Diharapkan, prajurit-prajurut TNI AL bisa mengendalikan dirinya agar tidak bermasalah,” ujar Muchammad Richad.

Pelanggaran Prajurit TNI AL peringkat pertama tertinggi sampai dengan saat ini adalah desersi, lalu masalah asusila, selanjutnya ada masalah narkoba, penganiayaan, dan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, permasalahan asusila dan narkoba termasuk sangat berat, karena kalau terbukti kariernya bisa terhenti.

Diharapkan di tahun 2011 kinerja 11 Pomal TNI AL yang tersebar dari Aceh hingga Papua lebih maksimal lagi sehingga penyelesaian permasalahan prajurit  bisa lebih cepat.

Selanjutnya manyangkut prajurit yang kerja sampingan menjaga perusahaan-perusahaan semestinya mereka harus melaporkan ke Komandan Satuan TNI AL, jika tidak maka dinyatakan illegal dan sanksinya tindakan disiplin, yakni bisa tertunda kenaikan pangkatnya satu periode (6 bulan). “Kerja sampingan tersebut tidak masalah yang penting ada laporan secarah resmi kepada Komandan Satuan TNI Angkatan Laut setempat dan sepanjang tidak mengganggu  kedinasan,” kata Kolonel Muchamad Richad yang pernah menjadi Mandan Komandan Lanal Sorong.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan Dasar antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak

Oleh : YM. Sjahrir Tamsi  Dalam dunia pendidikan, sertifikasi memiliki peran penting sebagai pengakuan resmi atas kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Namun, sering kali terdapat kebingungan untuk membedakan antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak.  Ketiga jenis sertifikasi ini memiliki fokus, tujuan, dan proses yang berbeda. Artikel ini membahas perbedaan mendasar di antara ketiganya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. 1. Sertifikasi Profesi Defenisi : Sertifikasi Profesi adalah pengakuan "Kompetensi Kerja" seseorang di bidang tertentu berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP-P3) yang independen dan terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP RI). Tujuan : Memberikan pengakuan kompetensi profesional di berbagai sektor pekerjaan atau profesi. Menjamin tenaga kerja yang ...

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Ir Teuku Muhammad Syamsoe Bulganon Hasbullah Amir, pendiri YASKUM . Oleh: M. Aris Kuncoro JAKARTA (wartamerdeka.info) -  Ada khabar gembira dari Yayasan Kharisma Usada Mustika (YASKUM). Lembaga yang bergerak di bidang sosial ini kini tengah bersiap-siap hendak menyelenggarakan pesantren gratis dan sekolah umum gratis, bagi warga masyarakat tidak mampu. Untuk program sekolah umum gratis ini rencananya akan dibuka dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Andi Ina: Pastikan Golkar Rumah Bagi Kader

Makassar (wartamerdeka.info) - Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang juga Bendahara Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri acara buka puasa dan tarwih berjamaah bersama AMPG Sulsel di Four Point Sheraton, Selasa (18/3/2025).  Selain Andi Ina, hadir Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, Bupati Selayar, Nasir Ali, Bupati Luwu, Patahuddin, Bupati Soppeng, Suardi Haseng, Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, dan Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin.  Hadir pula anggota DPRD dari Fraksi Golkar Barru diantaranya, Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M. Si yang juga Ketua DPRD. Rusdi Cara, Herman Jaya dan Hacing.  Andi Ina mengatakan, momentum ini bukan sekadar berbagi hidangan berbuka, tetapi juga ajang memperkuat soliditas dan komitmen dalam membangun Golkar yang semakin kuat.  Tentu, katanya, pihaknya sebagai kader selalu siap mendukung setiap inisiatif yang mempererat barisan, memastikan bahwa semangat kekeluargaan dan kepedulian sosial tetap menjadi fondasi utam...