Langsung ke konten utama

Populer

Tuhan Menyuruh Kita Lapar

MBG (Makanan Buka berGizi) (9)

Tuhan di Ujung Rindu (8)

Bupati Barru Lantik 153 Pejabat, Langkah Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Antara Takjil dan Takdir (7)

Menyusul Hukuman Pancung Ruyati, DPR Desak Mennakertrans Laksanakan Moratorium TKI ke Arab Saudi

BEKASI - Komisi IX DPR-RI mendesak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk segera melaksanakan moratorium berupa penghentian sementara penyaluran tenaga kerja indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IX Fraksi PDI-P DPR RI Ribka Citjaning, usai menyampaikan belasungkawa ke keluarga korban eksekusi mati di Arab Saudi, Ibu Ruyati di Kampung Srengseng Raya, Desa Suka Darma, Kecamatan Sukatani, Selasa (21/06/2011).


Ribka Citjaning menilai,  Mennaker tidak serius untuk melaksanakan  moratorium hasil dari panitia kerja melalui rapat kerja antar fraksi di komisi IX. Ketidakseriusan itu, kata Ribka, terlihat saat rapat kerja yang dilaksanakan komisi IX , tidak dihadiri oleh kemennaker maupun BNP2TKI. "Hingga hari ini, Cak Imin (sebutan akrab Mennakertrans Muhaimin Iskandar) sebagai mitra kerja komisi IX tidak datang. Dengan alasan ada kegiatan exspo di Tegal," sesalnya.

Ribka mengatakan, moratorium ini sudah seharusnya dilaksanakan oleh kemennaker mengingat adanya undang-undang Perlindungan TKI. Bagaimana, pun semua pihak harus  serius membuat undang-undang tersebut. "Undang-undang Nomor 39 itu merupakan rohnya pembantu rumah tangga (PRT). Namun, hingga sekarang undang-undang PRT belum juga diselesaikan. Bahkan ada sebagian fraksi yang tidak serius merespon hal tersebut," katanya.
Diingkatkan, moratuorium ini sebenarnya sudah dibahas sejak jaman mennaker sebelumnya hingga sekarang ini belum juga terlaksana. “Saya ini ketua komisi IX dua periode sampai bosan. Kalau rapat dengan mennaker dan BNP2TKI kesimpulannya mendukung dan disahkan antara DPR dengan pemerintah. Setuju dan setuju, tapi tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah bahkan tidak pernah ada sanksi. Dibuatkannya panja perlindungan TKI maupun tim khusus antar komisi juga tidak  berpengaruh," katanya sambil menambahkan bahwa itu menunjukkan tidak ada niatan politik.
Dalam kunjungan itu, rombongan yang berjumlah 6 orang dari Komisi IX Fraksi PDIP DPR-RI tiba dilokasi pada Pukul 01.00 siang. Sebelumya, anggota komisi IX berdialog dengan keluarga Ruyati binti Satubi korban eksekusi mati oleh  pengadilan Arab Saudi, selama 30 mnit.(dharma)
Sumber: wartamerdeka.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan Dasar antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak

Oleh : YM. Sjahrir Tamsi  Dalam dunia pendidikan, sertifikasi memiliki peran penting sebagai pengakuan resmi atas kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Namun, sering kali terdapat kebingungan untuk membedakan antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak.  Ketiga jenis sertifikasi ini memiliki fokus, tujuan, dan proses yang berbeda. Artikel ini membahas perbedaan mendasar di antara ketiganya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. 1. Sertifikasi Profesi Defenisi : Sertifikasi Profesi adalah pengakuan "Kompetensi Kerja" seseorang di bidang tertentu berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP-P3) yang independen dan terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP RI). Tujuan : Memberikan pengakuan kompetensi profesional di berbagai sektor pekerjaan atau profesi. Menjamin tenaga kerja yang ...

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Ir Teuku Muhammad Syamsoe Bulganon Hasbullah Amir, pendiri YASKUM . Oleh: M. Aris Kuncoro JAKARTA (wartamerdeka.info) -  Ada khabar gembira dari Yayasan Kharisma Usada Mustika (YASKUM). Lembaga yang bergerak di bidang sosial ini kini tengah bersiap-siap hendak menyelenggarakan pesantren gratis dan sekolah umum gratis, bagi warga masyarakat tidak mampu. Untuk program sekolah umum gratis ini rencananya akan dibuka dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Andi Ina: Pastikan Golkar Rumah Bagi Kader

Makassar (wartamerdeka.info) - Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang juga Bendahara Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri acara buka puasa dan tarwih berjamaah bersama AMPG Sulsel di Four Point Sheraton, Selasa (18/3/2025).  Selain Andi Ina, hadir Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, Bupati Selayar, Nasir Ali, Bupati Luwu, Patahuddin, Bupati Soppeng, Suardi Haseng, Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, dan Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin.  Hadir pula anggota DPRD dari Fraksi Golkar Barru diantaranya, Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M. Si yang juga Ketua DPRD. Rusdi Cara, Herman Jaya dan Hacing.  Andi Ina mengatakan, momentum ini bukan sekadar berbagi hidangan berbuka, tetapi juga ajang memperkuat soliditas dan komitmen dalam membangun Golkar yang semakin kuat.  Tentu, katanya, pihaknya sebagai kader selalu siap mendukung setiap inisiatif yang mempererat barisan, memastikan bahwa semangat kekeluargaan dan kepedulian sosial tetap menjadi fondasi utam...