“Sudah lama nelayan mengeluhkan adanya lumpur yang semakin hari kian meninggi itu, Mas!,” kata Jiko, salah seorang nelayan setempat, tadi siang.
Dengan volume lumpur seperti itu, otomatis areal tempat sandar perahu juga sangat kotor dan berbahu. “Seharusnya pemerintah tidak hanya memperhatikan masalah-masalah yang besar, yang dianggap kecil seperti ini, dampaknya sangat luar biasa,” tandas Fajar nelayan lainnya. Pihak terkait, termasuk kantor PPN dan dinas perikanan kelautan Lamongan selama ini kurang ada perhatian terkait masalah nelayan tersebut. Menurut dia, HNSI dan Rukun Nelayan (RN) jangan hanya bicara soal nelayan sepi atau BBM langka saja,
tapi mbok ya, masalah lain yang langsung bersentuhan dengan nelayan menjadi perhatian juga.
“Mestinya sudah lama saya mengeluhkan adanya lumpur tersebut, bahkan sebelum saya menjadi ketua RN Brondong, tapi belum mendapat perhatian sama sekali,” kata Drs. Parsuwito, ketua RN setempat.
Dia juga berjanji, kalau masalah lumpur yang mengganggu nelayan ini akan diupayakan segera mendapat perhatian pemerintah. “Saya menjabat ketua RN kurang dari dua tahun ini, tapi keluhan nelayan sudah sepuluh tahun yang lalu, sementara masalah tersebut baru beberapa bulan kemarin menjadi agenda RN Brondong untuk disampaikan pada pihak terkait,” papar Parsuwito.
Kadis Perikanan Kelautan Pemkab Lamongan, Agus Sugiharto dihubungi wartamerdeka.com mengatakan Pihaknya akan melakukan kordinasi dengan pihak pelabuhan PPN. “Saya belum tahu persis, tapi mungkin itu wewenangnya Pelabuhan, besok saya akan kordinasikan dengan pihak pelabuhan perikanan,” kata Agus Sugiharto.
Sementara kepala PPN Brondong, Dedy Sutisna dikonfirmasi mengatakan kalau saat ini yang melakukan kegiatan reklamasi adalah PT. DOK Perkapalan Surabaya di sebelah lokasi PPN sebelah barat. “Kalau di PPN ada pemeliharaan kolam pelabuhan oleh kapal kami sendiri dengan perbandingan 60:40,” ungkap Dedy. Namun dia tak menjelaskan soal perbandingan dimaksud.
Dari pantauan wartamerdeka.com di lapangan menyebut kegiatan reklamasi oleh PT. DOK saat ini langsung atau tidak juga memberi dampak buruk bagi masyarakat nelayan pantura. “Ya, jelas berdampak, selain di laut didarat juga begitu seringkali tanah urug yang diangkut truk menuju lokasi PT DOK berceceran di jalan-jalan raya,” papar Margana, warga pantura.
Penanggungjawab PT DOK di wilayah Pantura, Michael beberapakali dihubungi handphone-nya lagi off. (Mas)