 |
| Wakil Bupati Syamsul Aulia Rachman |
CILACAP (wartamerdeka.net) – Pemkab Cilacap akan melakukan rebudgeting atas sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) TA 2017 senilai Rp 221,47 miliar, untuk menunjang APBD Perubahan TA 2018. Rencananya anggaran tersebut akan dialokasikan kembali untuk kegiatan pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik.
Hal itu dikemukakan dalam Rapat Paripurna DPRD Cilacap terkait tanggapan Bupati atas tanggapan fraksi, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mujiono, didampingi Wakil Ketua DPRD Barokatul Anam. Hadir pula kepala dan perwakilan OPD, perwakilan forkopimda, dan sejumlah tamu undangan, kemarin.
Wakil Bupati Syamsul Aulia Rachman menjelaskan, agar serapan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dan mencapai target, Pemkab akan mengintensifkan Rakor POK. Pihaknya juga mengagendakan rakor Kades minimal dua kali setahun, untuk mensosialisasikan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Tujuannya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawsan kegiatan dengan OPD teknis pengampu, serta monev di lapangan dengan mengoptimalkan fungsi Inspektorat selaku auditor internal”, katanya.
Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi yang ada, baik pariwisata, pertanian, perdagangan serta sektor lainnya, Pemkab Cilacap akan melakukan pendataan dan penghitungan ulang potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan tiap OPD teknis.
Khusus sektor pariwisata, Pemkab akan mengoptimalkan kerjasama dengan pengelola obyek wisata, seperti Waduk Kubangkangkung yang dikelola PTP Krumput Banyumas, dan obyek wisata Jurangadeg Hill serta Kemit Forest yang dikelola oleh Perhutani Banyumas Barat.
“Kami juga berupaya mengalokasikan anggaran untuk even - even di tempat wisata, misalnya pentas musik atau kesenian lainnya mengingat sponsorship sudah sangat sulit mengembangkan wisata yang ada dengan menambah wahana atau sarana lainnya”, tambahnya.
Demikian juga upaya peningkatan fasilitas pendidikan, menjadi perhatian serius. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka ketercukupan fasilitas pendidikan dasar meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya.
Dalam rapat tanggapan fraksi DPRD Cilacap sehari sebelumnya, legislatif mengapresiasi keberhasilan Pemkab Cilacap dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal ini mengindikasikan pengelolaan keuangan Pemkab Cilacap semakin baik dan akuntabel.
Agus/Kominfo
Tags
Daerah