Tender Pasar di Toraja Utara Dituding Menyimpang, Ini Masalahnya

Firman (baju loreng) saat diwawancara

TORAJA UTARA (wartamerdeka.info) - Permasalahan tender pengadaan barang/jasa di Toraja Utara kembali terkuak. Kali ini terkait tender Pembangunan Pasar Rakyat.

Selain itu turut bermasalah tender jalan dan irigasi, seperti diberitakan sebelumnya.

Kisruh soal tender ini sempat membuat kantor ULP Torut diblokade  oleh sekelompok warga yang tak lain para kontraktor sendiri. Mereka merasa dirugikan karena perlakuan Pokja ULP yang dinilai diskriminatif dan tidak profesional.

Secara umum, berdasarkan pantauan di lapangan, tender yang paling krusial dan kontroversial adalah pada paket irigasi dan pasar. Pasalnya, Pokja ULP seolah berada di bawah tekanan akibat intervensi pihak lain. Alhasil, tahapan tender sering berubah jadwal tanpa alasan jelas.

Pasca tender dengan keluarnya pengumuman pemenang mendorong para kontraktor peserta melayangkan protes.

Mereka kecewa dan keberatan atas kerja panitia yang dianggap menyimpang. Bahkan ada yang langsung mengajukan sanggahan.

Betapa tidak, dari peserta tender ada yang dokumennya tidak lengkap namun dimenangkan. Sebaliknya, ada yang dokumennya lengkap tapi tidak menang.

Indikasi ini misalnya, ditemukan pada tender Pembangunan Pasar Rakyat Pangli Kelurahan Pangli, Sesean. Tender proyek bernilai pagu Rp1 M ini dimenangkan CV Putra Tiro dengan nilai penawaran Rp947.437.697,15.

Dari penelusuran yang dilakukan, perusahaan pemenang ini diduga memiliki ijin usaha yang tidak lengkap, tenaga ahli tanpa tenaga penunjang serta peralatan yang tidak sesuai.

Menyoal kisruh tender tersebut, Wakil Ketua FKPPI Toraja Utara, Firman Pento Masiku, mengatakan, pihak ULP-lah yang menjadi penyebab terjadinya kekisruhan itu.

"Ini kan sebenarnya yang jadi biangnya sampai muncul masalah, ULP sendiri. Tidak ada masalah andaikata ULP menolak intervensi dan tidak di bawah tekanan," ujar Firman di Rantepao, malam ini (22/7).

Hal lain yang juga disorot Firman adalah soal tender irigasi terkait harga satuan yang nilainya terlalu dimark-up.

"Bayangkan saja pak harga satuannya 1,7 per kubik. Ini biar buang 30% saja masih ada untungnya, nah jarak dari jalan dari titik lokasi pekerjaan tidak ada yang jauh, rata-rata paling 500 meter," bebernya.

Karena itu, belajar dari kejadian ini, Firman yang juga praktisi konstruksi, meminta Bupati Kala'tiku Paembonan agar mengganti semua personil ULP yang ada. Bahkan pengguna anggaran pun harus segera diganti. "Ini jangan dibiarkan berlama-lama. Bupati harus tanggap," tandasnya. (Tom)