Oleh: Fatah
Selama kurun waktu kurang lebih empat tahun pemerintahan Jokowi, kami melihat bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah mulai merata dan berjalan dengan semestinya.
Seiring berjalannya waktu, hal ini dibuktikan dengan maksimalnya beberapa pembangunan infrastruktur akses pokok diantaranya adalah jalan dan jembatan. Berdasarkan data tahun 2018, saat ini telah dibangun sebanyak 3432 km jalan biasa, jalan tol sepanjang 947 km, jembatan 39,8 km, dan jembatan gantung 134 unit, yang tentunya jumlah ini akan terus bertambah di tahun yang akan datang. Hal ini adalah langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan pembangunan untuk kepentingan masyarakat di era kepemimpinan Jokowi.
Sebagai contoh pembangunan jalan tol dari Jakarta menuju Surabaya. Saat ini Jakarta-Surabaya dapat ditempuh hanya 10 jam. Pada dasarnya memang jalan tol ini berbayar. Namun demikian, jalan tol dibangun sebagai jalan alternatif, sehingga masyarakat berhak untuk menentukan jalan mana yang akan ditempuh, apakah jalan biasa, atau melalui tol yang berbayar.
Perlu kita garis bawahi bahwa dibangunnya jalan tol tanpa menutup akses melalui jalan nasional atau jalan biasa, jadi tidak diharuskan bagi masyarakat Indonesia untuk melalui jalan tol. Masyarakat tetap bisa melalui jalan biasa, namun melewati beberapa lampu merah, keramaian pasar, bubaran pabrik, sekolah, dan lain sebagainya yang menyebabkan lalulintas sedikit tersendat.
Perlu kita ketahui, bahwa pembangunan jalan tol bukan hanya di Pulau Jawa saja, tetapi juga meliputi Pulau Sumatera, mulai dari Lampung, Sumatera Selatan hingga ke Sumatera Utara serta menyusul di pulau lain. Jika hal ini dikatakan sebagai pemborosan anggaran negara, maka kami menampik hal itu. Kenapa? Karena, jika tidak dibangun dari sekarang, maka tidak akan ada investor yang mau berinvestasi di daerah yang sulit di jangkau karena aksesnya terbatas.
Oleh sebab itu, lebih baik dibangun dari sekarang agar anak cucu kita nanti akan mendapatkan kemudahan dalam mengembangkan berbagai aspek penunjang kemajuan bangsa. Oleh karena itu, adanya jalan tol, adalah sebagai langkah untuk mempermudah dan meningkatkan pemerataan pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Ada juga akses pelabuhan. Dimana perencanaan pembangunan pelabuhan di Indonesia harus mampu bersaing dg Singapura, namun pada pelaksanaannya belum pernah terwujud. Hingga pada pemerintahan Presiden Jokowi, pada bulan April, 2017, Indonesia memiliki pelabuhan yg mampu disandari kapal raksasa setara dg pelabuhan Singapura yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta Utara.
Dengan merevitalisasi pelabuhan Tanjung Priok, maka kapal-kapal raksasa dengan kapasitas konteiner 8.500 TEUs dapat berlabuh di Tanjung Priok. April 2017 untuk pertama kalinya dalam sejarah kapal raksasa CMA CGM merapat di Jakarta dan mengangkut kontainer 2.300 TEUs, dimana selama ini mereka hanya dapat berlabuh di Singapura. Bukan hanya meningkatkan kapasitas tempat bersandarnya kapal, pelabuhan Tanjung Priuk juga memperbaiki proses bongkar muat di pelabuhan tersebut sehingga proses bongkar muat menjadi jauh lebih singkat.
Kemudian juga tol laut, dimana adanya tol laut adalah sebagai sarana untuk mempermudah akses pemerataan pembangunan di pulau-pulau yang terpencil agar terjangkau dan semakin berkembang, contohnya di Pulau Sumba. Sebelum adanya tol laut, pulau ini hanya disinggahi kapal 2 minggu sekali, setelah adanya tol laut, pulau Sumba kini disinggahi kapal tiga kali dalam seminggu.
Indonesia juga sedang membangun 2 pelabuhan hub Internasional yaitu di Kuala Tanjung dan Bitung. Pelabuhan ini dibangun dengan kapasitas yang cukup besar sehingga kapal-kapal raksasa bisa bersandar. Dua pelabuhan hub Internasional ini disiapkan untuk menunjang pembangunan di wilayah barat dan timur sehingga pembangunan tidak terkonsentrasi di Jawa, dan pemerataan pembangunan lebih nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Di Bitung juga akan dibangun rel kereta api untuk lebih memudahkan akses di daerah tertinggal.
Tags
Opini
