 |
| Anggota DPRD Provinsi Jatim, Suli Daim |
"Maka, saya tetap punya keyakinan bahwa nama nama yang akan maju kandidat bupati Lamongan, sangat kenthal dengan politik dinasti itu," tambah dia.
Hal yang hampir sama, dikatakan Direktur LP3M, Nu'man Suhadi bahwa bangunan politik dinasti di pemkab kota Soto ini, mulai makin jelas muncul kepermukaan, yakni munculnya tren politik kekerabatan atau dinasti politik.
"Setidaknya sudah dimulai dari masuknya kerabat bupati di arena legislatif. Dan kemudian, putranya dilantik menjadi ketua DPRD Lamongan," papar Nu'man.
Mengomentari pernyataan tersebut, anggota DPRD Provinsi Jatim, Suli Daim memaparkan bahwa Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
"Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak," kata Suli Daim via WA nya.
Menurut dia, politik dinasti tersebut bertujuan agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga atau kerabatnya.
"Apa yang terjadi seandainya negara Atau daerah menggunakan Politik Dinasti..?," Tulis anggota dewan dari partai PAN ini.
Tren politik kekerabatan itu, lanjut Suli Da'im, sebagai gejala neopatrimonialistik.
Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.
Kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru.
"Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.
"Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet," jelas anggota dewan asli Lamongan ini.
Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.
Politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Oleh karena itu, dengan cara
menyebarkan kesadaran kritis atas bahayanya politik dinasti ini, merupakan cara jitu untuk membendung munculnya politik dinasti.
"Salah satu cara untuk mencegah berkembangnya politik dinasti, ya menyebarkan dan mengembangkann kesadaran kritis publik," ungkap Sholahuddin Arronieri, (Mas)
Tags
Daerah
