Gara-gara Tekanan Oknum Dewas, Pasar Jaya Rugi Rp 3 Miliar, GNPK-RI: Harus Diusut Tuntas

Basri Budi Utomo SH, Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI)

JAKARTA (wartamerdeka.info) -  Gara-gara tekanan oknum dewan pengawas (Dewas) kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya untuk menunjuk BNI, Bank DKI dan Jakpro mengelola parkir di 34 pasar eks Dishub tanpa tender, dampaknya mulai terasa saat ini.

"Salah satunya Pasar Jaya merugi, alias Bank DKI  utang kepada Perumda," ujar sumber di divisi keuangan perusahaan tersebut.

"Berapa?"

Sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, sumber itu berbisik. "Rp 3 miliar," ungkapnya pelan. Sebuah jumlah yang tidak kecil.

Sementara BNI, yang sebelumnya mengelola 14 titik parkir eks Dishub, belum ada bocoran. "Lagi diaudit, sabar ya," bisiknya pelan.

Ironisnya, kata sumber sambil menghela nafas panjang, hutang itu sulit ditagih mengingat kerjasama sudah diputus per-November 2019. Sejak itu ke 34 titik parkir dikelola perusahaan plat merah yakni BNI dan Jakpro, lagi-lagi tanpa tender.   
                     
"Transaksi dilakukan di kolong meja antara Dirut, BNI dan Jakpro," jelas sumber yang minta dilindungi identitasnya.
   
Basri Budi Utomo SH, Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) sangat geram mengamati kasus ini. "Tidak boleh dibiarkan, harus diusut tuntas", tegasnya.     

Ditemui di Grand  Cempaka hotel Jakarta Pusat, Senin (2/12/19), Basri meminta agar gubernur Anies Baswedan segera turun tangan.

 "GNPK-RI sudah memberikan info kepada beberapa anggota DPRD DKI Komisi B dan mendapat respon positif. Minggu depan akan diagendakan untuk dibicarakan"  tuturnya.   
               
Dia mempertanyakan sikap Ketua Dewas Rikrik yang dinilai tidak terbuka dan transfaran.

"Padahal dimana-mana dia selalu sesumbar akan pasang badan demi Anies. Faktanya dia ngumpeti badan di belakang Anies" pungkasnya. 
           
Soal hutang Rp 3 miliar ini belum dapat dikonfirmasi kepada Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pasar Jaya. Dihubungi beberapa kali, ponsel yang bersangkutan tidak aktif. (tim)