TikTok YouTube Instagram Twitter Facebook WhatApp

Krisis kelaparan di Somalia memburuk karena kekeringan menyebabkan lebih dari 500.000 orang mengungsi. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // Kebakaran hutan di Prefektur Iwate, Jepang, meluas ke arah pusat kota. // Setelah gempa melanda Jepang utara, peringatan tsunami dikeluarkan lalu kemudian dicabut, namun masyarakat di berbagai wilayah harus tetap waspada terhadap potensi gempa mega. // Harga minyak mentah Brent melonjak naik lebih dari 7 persen karena Washington dan Teheran memberikan keterangan yang bertentangan mengenai negosiasi gencatan senjata. //

Bupati Cilacap: Kepala OPD Bertanggung Jawab Hingga Kecamatan Untuk Tekan Pandemi COVID-19


CILACAP (wartamerdeka.info) – Penanganan pandemi virus Corona membutuhkan kerjasama dan sinergitas seluruh kalangan masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai ujung tombak pemerintah daerah juga diminta aktif menjalankan berbagai program pemberantasan Covid-19.

Hal itu ditegaskan Bupati Tatto Suwarto Pamuji saat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap, Senin (11/5).

Rapat dipimpin Bupati, didampingi Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf, para Asisten Sekda, serta Staf Ahli Bupati. Sedangkan peserta rapatb terdiri dari para Kepala OPD di jajaran Pemkab Cilacap.

Dalam Rakor ini, Bupati menegaskan agar seluruh Kepala OPD mengetahui perkembangan terkini seputar Covid-19. Baik berkaitan dengan upaya medis maupun jaring pengaman sosial yang diprogramkan oleh Pemkab dan Gugus Tugas .

“OPD memiliki tugas dan tanggung jawab. Nanti ada tim khusus dengan pembagian di masing-masing wilayah kecamatan. Teknisnya bekerjasama dengan Forkopimcam dan tenaga teknis lainnya”, kata Bupati.

Bupati menilai, kesadaran masyarakat untuk berdiam diri di rumah dalam rangka memutus persebaran Covid-19 masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu tiap OPD terkait harus melaksanakan tugasnya dengan baik, responsif, dan edukatif.

Pembatasan Sosial Berskala Kecil akan digalakkan untuk membatasi interaksi masyarakat, baik yang dilaksanakan di dalam ruangan maupun diluar ruangan, dengan konsentrasi massa dalam jumlah besar. Seperti keramaian, hiburan, kegiatan keagamaan, dan yang sejenis, agar dikoordinasikan dengan aparat keamanan.(gus/kominfo)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama