 |
| Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono, SH, MH |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Dugaan korupsi Penyalahgunaan Kewenangan dalam importasi tekstil pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, tetap jadi target utama penyidik Kejaksaan Agung RI.
"Hari Kamis, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, kembali periksa 4 (empat) orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan kewenangan dalam importasi tekstil pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Tahun 2018 s/d 2020," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono, SH, MH, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/5/2020).
Pemeriksaan para saksi dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di Kejaksaan Agung RI dan di Kejaksaan Negeri Batam. Sementara para saksi yang diperiksa di Kejaksaan Negeri Batam : Kamarudin Siregar selaku Pelaksana Pemeriksa Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam. Fabian Cahyo W sebagai Kepala Seksi Penindakan pada KPU Bea Cukai Batam, Deni Maryadi selaku Pengawas P2 pada KPU Bea Cukai Batam.
Para saksi tersebut merupakan petugas pelaksana di lapangan sehingga diharapkan pemeriksaan Penyidik dapat memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi untuk memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan, kata Hari.
Sementara itu saksi yang diperiksa di Kejaksaan Agung RI, Johanes Hadiono selaku Penanggung Jawab PT Agility Internasional.
Pemeriksaan para saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid 19, antara lain dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman antara saksi dengan Penyidik yang sudah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap serta bagi para saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan.
Ditambahkan Hari Setiyono bahwa, dugaan adanya Tipikor dalam proses import tekstil tersebut berawal pada tanggal 2 Maret 2020. Pada waktu tersebut, 27 (dua puluh tujuh) konteiner milik PT FIB (Flemings Indo Batam) dan PT PGP (Peter Garmindo Prima) ditegah oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dan didapati ketidaksesuaian mengenai jumlah dan jenis barang antara dokumen PPFTZ-01 Keluar dengan isi muatan hasil pemeriksaan fisik barang oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.
Dan setelah dihitung terdapat kelebihan fisik barang, masing-masing untuk PT PGP sebanyak 5.075 roll dan PT FIB sebanyak 3.075 roll.
Selain itu didalam dokumen pengiriman disebutkan kain tersebut berasal dari Shanti Park, Myra Road, India dan kapal pengangkut berangkat dari Pelabuhan Nhava Sheva di Timur Mumbai, India.
Namun faktanya kapal pengangkut tersebut tidak pernah singgah di India dan kain-kain tersebut ternyata berasal dari China.
Bahwa fakta yang sebenarnya kontainer berisi kain brokat, sutra dan satin tersebut berangkat dari Pelabuhan Hongkong, singgah di Malaysia dan berakhir di Batam. Dan pada saat kapal tiba di Batam, konteiner berisi tekstil milik importir PT FIB dan PT PGP tersebut kemudian di bongkar dan dipindahkan ke container yang berbeda di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Kawasan Pabean Batu Ampar tanpa pengawasan oleh Bidang P2 dan Bidang Kepabeanan dan Cukai KPU Batam.
Seluruh muatan selanjutnya dipindahkan ke kontainer yang berbeda. Lalu kontainer asal tersebut diisi dengan kain lain yang berbeda dengan muatan awalnya, yaitu diisi dengan kain polister yang harganya lebih murah dan kemudian diangkut menggunakan kapal lain menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan sesampainya di Pelabuhan Tanjung Priok kontainer tersebut rencananya akan dikirim ke alamat tujuan yaitu Kompleks Pergudangan Green Sedayu Bizpark Cakung Jakarta Timur. (dm)
Tags
Hukum
