Bom bunuh diri menewaskan 24 orang di Pakistan // Iran memperingatkan kesiapan perang dan biaya ekonomi saat pembicaraan dengan AS tersendat // Kekeringan dan konflik mendorong 6,5 juta warga Somalia ke dalam kelaparan; anak-anak menghadapi risiko kekurangan gizi akut. // Rencana Amerika menaikkan tarif mobil Uni Eropa menjadi 25% karena Uni Eropa tidak mematuhi kesepakatan perdagangan tahun lalu yang bertarif 15%. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // Kebakaran hutan di Prefektur Iwate, Jepang, meluas ke arah pusat kota. // DENGAN MENGIRIM DATA KONTAK, ANDA MENDUKUNG INFORMASI YANG BERKUALITAS

Wali Kota Bekasi Minta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Diupgrade


BEKASI (wartamerdeka.info) - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi dengan anggotaan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berada di naungan Dinas Sosial Kota Bekasi, bertempat di Stadion Patriot Candrabhaga, hari ini.

Stadion ini seperti diketahui  menjadi pusat titik lokasi gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 di KotaBekasi.

DWali Kota menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan tenaga para anggota yang selama ini selalu terjun langsung ke warga baik dari PKH, PSM dan TKSK.

Bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi sudah terkoordinir dengan baik dari pihak RT, RW, sampai Petugas Pemantau Monitoring (Pamor) wilayah, dengan menggunakan non data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), berupa pendataan ulang yang dikoordinir dengan RT dan RW bagi penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, juga ditambah dengan label stiker untuk penerima dampak Covid 19.

Ditambahkabnya, bahwa bantuan dari Gubernur Jawa Barat dan Bantuan dari Kementerian atau Presiden merupakan pendataan dari DTKS, sehingga para penerima yang sudah pasti mendapatkan perbulannya melalui Program Keluarga Harapan di tingkat Kelurahan

Wali Kota mengatakan bahwa DTKS bisa dikatakan belum valid datanya, karena ada laporan bahwa data tersebut ada yang sudah tiada masih mendapatkan yang seharusnya diganti dengan nama satu Kartu keluarga. Selain itu juga ada yang kemungkinan sudah tidak bisa menerima lantaran kelaurga tersebut sudah tidak masuk kriteria di PKH, semisal sudah cukup mampu.

"Jadi melalui peran PKH, PSM, dan TKSK untuk mendata langsung DTKS bagi penerima, karena 3 unsur ini lah yang langsung terjun ke warga langsung perbulannya untuk Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial dengan data upgrade terbaru, karena data tersebut bisa dibilang sudah lama. Jika.sudah terupgrade, bisa kita laporkan ke Provinsi," ujar Rahmat Effendi. (Tyo/hms)


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama