 |
| Pengurus BPK Sri Way Langsep, Suyanto |
LAMTENG (wartamerdeka.info) - Warga menyesalkan, Badan Perwakilan Kampung (BPK) Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) tidak pernah diajak musyawarah terkait Program Dana Desa (DD) oleh oknum kepala kampung
Pengurus BPK setempat, Suyanto, mengungkapkan, Program Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD), semua anggota BPK secara keselurahan tidak pernah diajak musyawarah sejak kepemimpinan Sulaiman.
"Misalnya, terkait bentuk bangunan yang akan dilaksanakan, dan dananya berapa, kita enggak pernah dikasih tahu sama sekali. Termasuk untuk pembelian mobil ambulance milik kampung, kami BPK sampai saat ini tidak tahu berapa pagu anggarannya,"jelas Suyanto, Sabtu (4/7/2020)
Untung, selaku Ketua BPK dan Siswadi ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sempat akan mengundurkan diri dari jabatannya
"BPK dan TPK tidak difungsikan. Mereka tak ubahnya seperti penonton tidak tahu berapa anggaran yang dianggarkan untuk membuat tugu batas kampung, gorong-gorong semi jembatan serta bangunan drainase,"katanya.
Suyanto juga memaparkan tidak jelasnya Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di kampungnya
Menurutnya, ada dugaan upaya penyimpangan yang dengan sengaja telah dilakukan oleh oknum pendamping PKH kampung.
Suyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan audit ke pandamping PKH terkait dugaan penyimpangan
"Memang benar banyak orangnya yang sudah gak ada tapi PKH-nya masih keluar, dan ada 17 penerima orangnya masih ada tapi uangnya kok gak keluar, yang menjadi pertanyaannya PKH-nya terus dikemanakan,"tandasnya. (Muslim)
Tags
Daerah
