Bertemu Pangdam V/Brawijaya, Bamsoet Dorong Kemandirian Pengadaan Alutsista Indonesia

SURABAYA (wartamerdeka.info) - Ketua MPR RI  menegaskan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional tidak boleh lagi bergantung pada industri dari luar negeri. Bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan kemandirian penyediaan alat utama sistem senjata (Alutsista). Karena, produsen lokal Alutsista terbukti sudah mampu menghasilkan produk berkualitas.

"Perkembangan industri pertahanan dalam negeri harus terus didukung oleh pemerintah. Berkembangnya industri pertahanan bisa memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Baik dari segi tenaga kerja maupun perputaran ekonomi nasional," ujar Bamsoet saat bertemu Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto, di Surabaya, Rabu (9/3/2022). 

Ketua DPR RI dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menuturkan, berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, ada dua pelaku utama industri pertahanan, yakni dari BUMN dan swasta. Saat ini setidaknya sudah ada 81 pelaku usaha swasta dalam negeri yang bergerak memproduksi Alutsista TNI. Mulai dari pabrik pembuat kapal, pembuat radio komunikasi, sistem manajemen perang, hingga bom untuk pesawat tempur.

"Harus diakui ketergantungan impor Alutsista Indonesia masih sangat tinggi. Impor bisa dilakukan jika bangsa Indonesia memang tidak mampu memproduksi Alutsista sendiri. Namun kenyataannya, industri pertahanan lokal mampu bersaing dengan produk Alutsista luar negeri," kata Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini menambahkan, kekuatan militer Indonesia saat ini telah masuk dalam jajaran 14 besar dunia. Bukan tidak mungkin dengan dukungan anggaran yang terus meningkat, Indonesia bisa masuk urutan 10 besar kekuatan militer dunia. 

"Anggaran Kementerian Pertahanan naik terus setiap tahunnya. Pada tahun ini Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar dibanding kementerian lainnya, yaitu sebesar Rp 133,9 triliun. Atau naik 13,28 persen bila dibandingkan dengan Rp 118,2 triliun pada outlook APBN 2021. Besarnya anggaran tersebut jangan sampai justru dinikmati oleh produsen Alutsista luar negeri, tetapi harus digunakan mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri," pungkas Bamsoet. (A)