Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. --- Presiden Jokowi: Kekuatan Besar NU Perlu Dikonsolidasi, Kualitas Ditingkatkan --- Menkopolhukam Mahfud MD mendukung rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023, yang sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. --- Komisi II DPR RI akan mengundang KPU RI membahas draft PKPU tentang wacana percepat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024. --- Rencana pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, PKB dukung bila KPU Siap --- Elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan di Jawa Timur, seminggu setelah deklarasikan sebagai pasangan --- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin santer disebut sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo --- Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas tiga nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Rabu (6/9/2023)/ Ganjar 40,12%, Prabowo 37,21%, Anies 22,67%. --- okowi Bantah Isu Prabowo Cekik Wamen di Istana: Masa Nyekek?

Presiden Joko Widodo meninjau progres penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Agro Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Sabtu (23/9/2023). (Foto: BPMI Setpres). Berita.....

12/04/22

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Gelar Asistensi Percepatan Penyelesaian Peta Batas Desa Untuk Provinsi Bali, NTB, dan Jambi

BADUNG (wartamerdeka.info) - Sebagai upaya mendukung percepatan penyelesaian peta batas desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar asistensi teknis percepatan penetapan dan penegasan batas desa untuk tiga provinsi di antaranya Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jambi. 

"Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa Provinsi Bali dan NTB merupakan lokasi penyelesaian peta batas desa pada target 2021, sedangkan Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan target waktu penyelesaian tahun 2022," ungkap Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa (PAPD) Ditjen Bina Pemdes, Aferi Syamsidar Fudail, di Badung, Bali, Selasa (12/04/2022). 

Feri menerangkan hingga saat ini dalam hal penyelesaian peta batas desa, Provinsi Bali baru melaporkan ke Kemendagri sebanyak 64 desa dari 636 desa. 

Sementara, progres penyelesaian peta batas desa Provinsi NTB sebanyak 52 desa yang sudah menyerahkan dokumen Peraturan Bupati (Perbup) beserta data softfile-nya dari jumlah total 1.005 desa sedangkan untuk Provinsi Jambi telah melaporkan Perbup batas desa sebanyak 27 desa 1.399 desa. 

"Dengan dilaksanakannya kegiatan asistensi teknis ini diharapkan adanya pemecahan permasalahan yang sering dihadapi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan penegasan batas desa di wilayahnya," tutur Feri.

Feri menjelaskan pula bahwa Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tergabung dalam Tim PPBDes pusat melaksanakan amanat pembinaan dan pengawasan terhadap Tim PPBDes provinsi dan kabupaten dalam rangka percepatan penyelesaian kebijakan satu peta.

"Dalam hal proses percepatan penyelesaian peta batas desa di tahun 2022, saya ingin tim PPBDes provinsi untuk dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di wilayahnya dengan maksimal dan melaporkan kepada Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes terkait progres pelaksanaan PPBDes di wilayahnya," papar Feri. 

"Hal yang menjadi ujung tombak penyelesaian PPBDes ada pada tim penetapan dan penegasan batas desa kabupaten yang secara teknis mengawal pelaksanaan, mulai dari pengumpulan dan penelitian dokumen, pembuatan peta kerja, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, hingga pembuatan peta batas desa yang  kesemuanya secara teknis harus dikordinasikan dengan BIG agar tidak terjadi kendala dalam pengintegrasian ke kebijakan satu peta. Hal terpenting dari kelima langkah penegasan batas desa itu adalah pengesahan peta batas administrasi desa melalui Peraturan Bupati/Wali Kota untuk menjadikan peta batas desa yang definitif," tambah Feri.

Sebagaimana yang diketahui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023. (A)

0 Reviews:

Posting Komentar

Bijaklah Menghadapi Pemilu 2024