LIMBOTO (wartamerdeka.info) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menggelar rapat pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Infakstruktur Program/Kegiatan.
Rapat tersebut, dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Dr. Roni Sampir, dihadiri Asisten III, dan Pimpinan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (07/04/2022).
Pada kesempatan itu Sekda Roni mengatakan tiga hal yang dibahas, pertama program-program strategis di Tahun 2023 merupakan program perioritas Bupati dan Wakil Bupati, untuk itu segera di masukan oleh OPD karena saat ini masuk dalam proses pengimputan tahun 2023 batas waktu sampai tanggal 12 April 2022.
"Antara lain terkait dengan infakstruktur jalan, sektor pertanian, perikanan, kesehatan serta program lainya. sebagai skala priotitas yang merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati akan dimaksimalkan di Tahun 2023 karena di 2024 anggaran lebih banyak di serab kegiatan Pilkada," ungkap Roni
Kedua pembahasan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah jalan dan bagaimana mempercepat perlengkapan dokumen terkait dengan transferan tahap tiga, untuk singeler 96% sedangkan mutiers sudah 76% jadi transver ketiga sudah bisa dilakukan tinggal perubahan PKS.
"Kami telah menerima surat masuk dari pihak PT. SMI, dimana SMI telah menyetujui perpajangan - perpajangan terkait dengan trasferan tersebut untuk singeler sampai dengan bulan Juni Tahun 2022. Bahwa dipinjam PEN Pemkab Gorontalo 492 itu ada SHT dikembalikan SMI sekitar 46 miliar," katanya.
Hal ini diupayakan untuk bisa dikembalikan kepada pemerintah daerah bisa digunakan melakukan program kegiatan atau megerjakan proyek - proyek yang belum terakomodir di Tahun 2021 maupun 2022.
Dengan begitu dalam rapat itu perutukannya kami telah petahkan bahwa bagaimana menunjang umkm sektor perikanan misalanya membangun tambatan perahu, pabrik es di pinggir pantai demi menjaga kwalitas ikan dan juga SPBU dalam melayani masyarakat nelayan.
Insya allah dengan tiga itu produksi ikan baik secara kwalitas akan meningkat, tentu bisa mendapat pendapatan dari masyarakat nelayan sehingga dana PEN ini diperuntukan keseluruhan sektor. (Irf)
