Bom bunuh diri menewaskan 24 orang di Pakistan // Iran memperingatkan kesiapan perang dan biaya ekonomi saat pembicaraan dengan AS tersendat // Kekeringan dan konflik mendorong 6,5 juta warga Somalia ke dalam kelaparan; anak-anak menghadapi risiko kekurangan gizi akut. // Rencana Amerika menaikkan tarif mobil Uni Eropa menjadi 25% karena Uni Eropa tidak mematuhi kesepakatan perdagangan tahun lalu yang bertarif 15%. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // Kebakaran hutan di Prefektur Iwate, Jepang, meluas ke arah pusat kota. // DENGAN MENGIRIM DATA KONTAK, ANDA MENDUKUNG INFORMASI YANG BERKUALITAS

Buka MUNAS KNTI IV, Riza Damanik: KNTI Berkepentingan Memastikan Tidak Ada Masalah Pangan Di Republik Ini

Riza Damanik Ketua Umum KNTI

JAKARTA (wartamerdeka.info) - 14 tahun silam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) didirikan. Selama kurun waktu tersebut, KNTI tetap konsisten terlibat aktif mengawal kebijakan pemerintah agar tetap memberi kemanfaatan dan berpihak pada nelayan kecil dan tradisional. 

Riza Damanik ketua umum KNTI menyampaikan itu pada Pembukaan Musyawarah Nasional ke 4 yang berlangsung pada Selasa (21/7/2022) di gedung Smesco Jakarta. 

Riza juga memastikan nelayan kecil dan tradisional sejahtera adalah kepentingan bangsa kita. Oleh karena itu, KNTI berkepentingan untuk mastikan tidak ada masalah pangan di Republik ini. 

Termasuk memastikan  akses BBM mudah dan murah untuk nelayan. 

Sementara itu, ketua harian KNTI Dani Setiawan, yang juga ketua penyelenggaraan MUNAS IV mengatakan, MUNAS IV KNTI diadakan di dua lokasi yakni di Jakarta dan Bogor. 

Ketua Harian KNTI Dani Setiawan, yang juga ketua penyelenggaraan MUNAS IV

Menurut dia, alasan dilakukan di Jakarta untuk mendekatkan nelayan pada pemangku kebijakan yakni kementerian Kelautan dan Perikanan. 

MUNAS IV KNTI ini, diselenggarakan secara hibrid, offline dan online, dihadiri perwakilan dari sebanyak 46 daerah. 4 Menteri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perwakilan dari FAO. (Mas)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama