Iklan

 


Iklan

 


,

MENU

Iklan

 


Kunjungi KemenPAN-RB, Kemendagri Dorong Pembentukan SOTK Tambahan

Jumat, Juli 08, 2022, Juli 08, 2022 WIB Last Updated 2022-07-08T07:36:42Z

JAKARTA (wartamerdeka.info) – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kamis (7/7/2022).

Rombongan tersebut terdiri dari Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, Sekretaris BPSDM Kemendagri, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis, Koordinator Kelompok Substansi Perundang-Undangan, Kerja Sama, dan Kehumasan, Perencana Ahli Muda, Pranata Humas Ahli Muda, serta Kasubag Tata Usaha Pimpinan. Rombongan tersebut diterima langsung oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Nanik Murwati beserta jajaran.

Kunjungan kerja ini bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus mendiskusikan usulan BPSDM Kemendagri mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bagi jabatan fungsional binaan Kemendagri. Selain itu, juga membahas mengenai inisiasi pengembangan Learning Management System (LMS) dan Knowledge Management System (KMS) untuk menjadi bagian integrasi pengembangan kompetensi.

Lebih lanjut, pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat dukungan KemenPAN-RB kepada Kemendagri mengenai usulan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPSDM Kemendagri.

“Usulan pembentukan UPT bagi jabatan fungsional binaan Kemendagri dapat membantu beberapa para aparatur jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), jabatan fungsional Analis Database Kependudukan (ADK), dan Operator SIAK,” ujar Sugeng.

Berkaitan dengan itu, KemenPAN-RB secara prinsip mendukung atas usulan tersebut. Namun, dalam beberapa hal KemenPAN-RB memberikan masukan agar Kemendagri dapat kembali mempelajari usulan yang masih perlu dioptimalkan lebih lanjut.

“Usulan yang saat ini ada tentunya akan memberikan pengaruh terhadap nilai reformasi birokrasi dan kenaikan tunjangan kinerja. Oleh karenanya dibutuhkan beberapa pemenuhan pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan roadmap kompetensi sumber daya manusia aparatur,” terang Nanik.

Usai pertemuan tersebut diharapkan berbagai masukan dapat ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan perbaikan kebutuhan organisasi. Bila perlu, di kemudian hari dapat dilakukan diskusi lebih masif dan komprehensif. (A)

Iklan4

 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


HEAD LINE

Survei Polmatrix: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi Capai 75,5 Persen

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Hasil survei Polmatrix menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ...