MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Wacara yang berhembus kencang terkait ancaman pemberhentian tenaga honorer oleh pemerintah pusat, termasuk para tenaga honorer di kabupaten Barru, memantik keprihatinan para anggota DPRD Barru.
Menyikapi hal ini, pihak DPRD Barru kemudian melakukan konsultasi ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel di Makassar, Kamis (7/7/2022).
Hal paling urgen dikonsultasikan para wakil rakyat dari Barru ini yakni terkait dengan nasib tenaga honorer yang terancam diberhentikan pihak pemerintah.
Tim DPRD Barru yang berkonsultasi ke BKPSDM dan kantor Dikbud dipimpin Wakil Ketua DPRD Barru H Kamil Ruddin bersama 11 anggota dewan lainnya yang tergabung dalam tim konsultasi ini.
“Kita dari wakil rakyat Barru merasa prihatin dengan ancaman nasib para tenaga honorer yang akan diberhentikan dan yang terbanyak berpotensi menjadi korban pemberhentian adalah tenaga guru honorer. Makanya kami lebih awal untuk mengetahui secara umum masalah ini, dilakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel sebagai Instansi dari leading sektor kepegawaian,” ucap Kamil.
Legislator Golkar bersama 11 legislator Barru lainnya tidal hanya melakukan konsultasi terpusat di BKPSDM. Tapi juga berkonsultasi ke Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel karena di Instansi inilah yang banyak membawahi tenaga guru honorer.
Tujuan konsultasi ini kata Mantan Sekda Barru ini. Untuk mencari solusi dari rencana pemerintah pusat untuk "merumahkan" tenaga honorer ini.
“Jadi hasil konsultasi ini diharapkan memperoleh solusi agar tenaga honorer tidak asal dikebiri nasibnya melalui proses pemberhentian. Nasib honorer harus memperoleh perbaikan karena mereka juga butuh hidup,” pungkas Kamil. (Udi/Syam)