Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. --- Presiden Jokowi: Kekuatan Besar NU Perlu Dikonsolidasi, Kualitas Ditingkatkan --- Menkopolhukam Mahfud MD mendukung rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023, yang sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. --- Komisi II DPR RI akan mengundang KPU RI membahas draft PKPU tentang wacana percepat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024. --- Rencana pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, PKB dukung bila KPU Siap --- Elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan di Jawa Timur, seminggu setelah deklarasikan sebagai pasangan --- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin santer disebut sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo --- Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas tiga nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Rabu (6/9/2023)/ Ganjar 40,12%, Prabowo 37,21%, Anies 22,67%. --- okowi Bantah Isu Prabowo Cekik Wamen di Istana: Masa Nyekek?

Presiden Joko Widodo meninjau progres penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Agro Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Sabtu (23/9/2023). (Foto: BPMI Setpres). Berita.....

14/10/22

Melalui Mendagri Masyarakat Adat Dayak Nyatakan Dukungan Penuh Pada Pemindahan IKN

BALIKPAPAN (wartamerdeka.info) – Masyarakat Adat Suku Dayak menyatakan dukungannya secara penuh terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Tak hanya itu, dukungan masyarakat di Kalimantan itu secara luas ditegaskan oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Tahun 2022. 

Acara yang dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian diselenggarakan di Hotel Novotel Balikpapan, Kaltim, Kamis (13/10/2022).

Isran mengatakan, pemindahan IKN merupakan kebutuhan seluruh elemen bangsa. Oleh karenanya, pemindahan IKN tak hanya menguntungkan bagi masyarakat yang berada di Pulau Kalimantan saja, tetapi menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama.

“Ibu kota negara ini, bukan lagi urusan Gubernur Kaltim, saya mau sampaikan sekaligus, itu adalah merupakan kontribusi Kaltim dan rakyatnya kepada bangsa dan negara. Ada orang mengatakan 'Ini menguntungkan Kaltim’ Tidak! Ini menguntungkan seluruh bangsa dan negara,” ujar Isran.

Isran juga menuturkan, persoalan pemindahan IKN bukan hanya untuk pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan saja. Namun ia menegaskan, sudah saatnya IKN berada di Pulau Kalimantan yang disebut para ahli sebagai tanah yang subur dan minim risiko bencana.

“Hati saya kesal juga, ada tokoh kita yang gak suka dipindahkan (IKN), alasannya cetek-cetek, urusannya ekonomi, urusannya adalah keuangan, kecil. Jadi kalau orang bicara (pemindahan IKN) belum saatnya, ‘Kita ndak punya uang’, haduh, repot kita,” tukasnya.

Sementara itu, Presiden MADN Marthin Billa mengatakan, Rakernas tersebut merupakan kali pertama digelar. Selain untuk merumuskan program dan evaluasi, Rakernas juga untuk menyatakan dukungan terhadap pemindahan IKN.

“Yang terpenting melalui Raker 1 di Balikpapan ini, Masyarakat Dayak Kalimantan dan masyarakat Kalimantan umumnya membuktikan pada masyarakat umum bahwa seluruh masyarakat Kalimantan mengawal dan siap terlibat dalam pembangunan IKN,” tandas Marthin. (A)

0 Reviews:

Posting Komentar

Bijaklah Menghadapi Pemilu 2024