JAKARTA (wartamerdeka.info) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong peningkatan mutu produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penetapan standarisasi produk.
Seiring dengan peningkatan kebutuhan dan pemahaman masyarakat mengenai kualitas produk, produsen dituntut agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi sehingga standarisasi produk menjadi salah satu elemen agar pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing serta memperluas akses pemasaran.“Standardisasi juga dapat meningkatkan perlindungan kepada
konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik dari
aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi
lingkungan hidup," katanya dalam Penganugerahan SNI Award 2022,
sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Rabu.
Untuk itu, dukungan infrastruktur mutu nasional dibutuhkan untuk meningkatkan penerapan standar di Indonesia. Lebih lanjut, Airlangga menambahkan bahwa saat ini pemerintah telah memberikan pembinaan kepada UMKM terkait standarisasi dan peningkatan daya saing.
Standardisasi bagi UMKM tersebut harus terus didorong karena UMKM terbukti mampu bertahan di tengah krisis dan menjadi penopang perekonomian nasional. Selain itu, standarisasi juga dapat memudahkan produk UMKM untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah yang mewajibkan 40 persen anggaran belanja diprioritaskan untuk produk UMKM.
Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian juga mengamanatkan agar Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota dapat memberikan fasilitas non-fiskal kepada UMKM seperti pembiayaan dalam rangka sertifikasi SNI yang bersifat wajib. Airlangga juga menekankan pentingnya kolaborasi dan terobosan program fasilitasi Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk mendorong produk UMKM agar dapat memiliki SNI mengingat jumlah UMKM bersertifikasi saat ini masih di bawah 10 persen dari 65 juta pelaku UMKM di Indonesia.
“Sebagai apresiasi bagi pelaku usaha yang secara konsisten menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki kinerja yang luar biasa dan unggul, Pemerintah melalui BSN juga memberikan penghargaan SNI Award. Melalui SNI Award ini diharapkan produsen, konsumen, dan masyarakat umum semakin menghargai aspek mutu,” pungkasnya. (An)
Untuk itu, dukungan infrastruktur mutu nasional dibutuhkan untuk meningkatkan penerapan standar di Indonesia. Lebih lanjut, Airlangga menambahkan bahwa saat ini pemerintah telah memberikan pembinaan kepada UMKM terkait standarisasi dan peningkatan daya saing.
Standardisasi bagi UMKM tersebut harus terus didorong karena UMKM terbukti mampu bertahan di tengah krisis dan menjadi penopang perekonomian nasional. Selain itu, standarisasi juga dapat memudahkan produk UMKM untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah yang mewajibkan 40 persen anggaran belanja diprioritaskan untuk produk UMKM.
Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian juga mengamanatkan agar Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota dapat memberikan fasilitas non-fiskal kepada UMKM seperti pembiayaan dalam rangka sertifikasi SNI yang bersifat wajib. Airlangga juga menekankan pentingnya kolaborasi dan terobosan program fasilitasi Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk mendorong produk UMKM agar dapat memiliki SNI mengingat jumlah UMKM bersertifikasi saat ini masih di bawah 10 persen dari 65 juta pelaku UMKM di Indonesia.
“Sebagai apresiasi bagi pelaku usaha yang secara konsisten menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki kinerja yang luar biasa dan unggul, Pemerintah melalui BSN juga memberikan penghargaan SNI Award. Melalui SNI Award ini diharapkan produsen, konsumen, dan masyarakat umum semakin menghargai aspek mutu,” pungkasnya. (An)
Tags
Nasional