Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. --- Presiden Jokowi: Kekuatan Besar NU Perlu Dikonsolidasi, Kualitas Ditingkatkan --- Menkopolhukam Mahfud MD mendukung rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023, yang sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. --- Komisi II DPR RI akan mengundang KPU RI membahas draft PKPU tentang wacana percepat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024. --- Rencana pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, PKB dukung bila KPU Siap --- Elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan di Jawa Timur, seminggu setelah deklarasikan sebagai pasangan --- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin santer disebut sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo --- Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas tiga nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Rabu (6/9/2023)/ Ganjar 40,12%, Prabowo 37,21%, Anies 22,67%. --- okowi Bantah Isu Prabowo Cekik Wamen di Istana: Masa Nyekek?

21/11/22

Wamendagri Ajak Masyarakat Gotong Royong Dukung Persiapan Peresmian Provinsi Papua Barat Daya

SORONG (wartamerdeka.info) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengajak seluruh elemen masyarakat di wilayah Sorong Raya untuk bergotong royong mendukung persiapan peresmian Provinsi Papua Barat Daya. Wempi menjelaskan, pihaknya mewakili pemerintah pusat mengaku bangga dapat hadir di hadapan seluruh masyarakat.

"Puji Tuhan, ini semua adalah doa dan perjuangan kita semua, sehingga Papua, Provinsi Papua Barat Daya bisa disahkan oleh DPR tanggal 17 November 2022 kemarin. Kita boleh berbangga, bayi (Provinsi Papua Barat Daya) yang baru lahir ini kita harus rawat dia baik-baik," ujar Wempi pada acara Kunjungan Kerja Wamendagri bersama Anggota Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Gedung Drs. Ec. L. Jitmau, MM, Kota Sorong, Senin (21/11/2022).

Dia melanjutkan, momentum pemekaran tersebut menjadi langkah penting. Sebab menjadi peluang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk semakin berdaya di atas tanahnya sendiri. Selain itu, kata dia, lahirnya kebijakan otonomi khusus (Otsus) agar harapan OAP yang hendak menjadi tuan di negerinya sendiri dapat terwujud.

Karena itu, Wempi memacu agar berbagai pihak dapat bersinergi untuk bisa mengangkat harkat, derajat, dan martabat OAP. Wempi tak memungkiri, lahirnya Provinsi Papua Barat Daya menjadi tantangan tersendiri. Namun dirinya percaya, dengan semangat baru dan kerja keras menyeluruh, harapan agar OAP dapat hidup lebih baik dapat diwujudkan.

Dirinya menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga berkomitmen melakukan percepatan untuk peresmian Provinsi Papua Barat Daya serta persiapan pelantikan Penjabat Gubernur. Upaya tersebut salah satunya dengan membentuk tim yang berfokus mempersiapkan provinsi baru tersebut.

"Nah saya berharap proses ini yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita jalani ini bisa mempercepat apa yang diinginkan oleh Bapak/Ibu sekalian (kesejahteraan bagi Provinsi Papua Barat Daya)," pungkasnya.

Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak di antaranya Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Filep Wafatma, serta Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Selain itu, hadir pula Ketua Tim Percepatan Pemekaran Daerah Otonom Baru Papua Barat Daya Lambertus Jitmau, Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga, Bupati se-Sorong Raya, serta jajaran Forkopimda dan berbagai lapisan masyarakat.(A)

0 Reviews:

Posting Komentar