Terkait Dana DBHP Yang Digunakan Bimtek Oleh Kepala Desa, Begini Klarifikasi Ketua Apdesi Kabupaten Purwakarta

PURWAKARTA (wartamerdeka.info) -  Polemik di kalangan masyarakat Kab. Purwakarta serta banyaknya Pemberitaan yang seolah menyudutkan Kepala Desa terutama Apdesi sebagai wadah organisasi para Kades, terkait kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di Hotel Golden Flower Bandung beberapa waktu lalu, terus berkembang.

Maka dipandang perlu sebagai Ketua Apdesi Kab.Purwakarta, Tatang Taryana  membuka suara serta menjawab sekaligus mengklarifikasi agar semua persoalan menjadi terang benderang dan tidak ada lagi polemik di tengah masyarakat Kab. Purwakarta.

Ditemui di kantornya di Desa Dangdeur Kec.Bungursari, Ketua Apdesi Kab. Purwakarta, Tatang Taryana kepada wartamerdeka.info, Senin (21/11/2022) menjelaskan, kegiatan Bimtek ini kita rencanakan sudah sejak jauh jauh hari.

"Dan dirapatkan dengan semua pihak yang berkepentingan, termasuk Bupati Purwakarta, Hj. Anne Ratna Mustika juga mengetahuinya," katanya.

Adapun kegiatan ini memakai sumber Anggaran dari Dana DBHP benar adanya, karena payung hukumnya jelas dari Perbup tahun 2022 Pasal 5, Huruf N dan Huruf O, tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk pembayaran, diantaranya, Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.

"Dan penggunaan Dana DBHP ini untuk Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sudah dianggarkan di APBDes Perubahan," jelas Tatang

Tatang menuturkan, kenapa kegiatan Bimtek ini dilaksanakan di Bandung, karena memang Lembaga pengembangan Aparatur Negara (Lapan) yang bekerjasama dengan Apdesi sudah mempunyai kerjasama dengan hotel yang ada di Bandung, Bogor, Garut dan tempat lain, yang akhirnya dengan kesepakatan bersama dipilih lah Hotel Golden Plower Bandung.

"Kehadiran Dedi Mulyadi di acara tersebut sebagai Nara Sumber. Kapasitas beliau sebagai pribadi atas undangan kami,"  katanya.

Makalah yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi berkaitan dengan peningkatan kapasitas Aparatur Desa tentang pengetahuan mengenai produktifitas ketahan pangan dan pertanian untuk masyarakat di Desa. 

"Jadi semuanya clear and clear ya, tidak ada yang saya tutup tutupi, Dana DBHP jelas peruntukannya insya Allah semua terkondisikan dengan baik sesuai dengan juklak dan juknisnya," pungkas Tatang Taryana.(AsBud)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama