 |
| Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Monitoring dan Evaluasi terhadap Lokasi Prioritas (Lokpri) target pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan.
Saat ini jumlah Lokpri berbasis kecamatan yang menjadi target fokus BNPP tercatat sebanyak 222 kecamatan di kawasan perbatasan, dari sekitar total 7277 kecamatan di seluruh Indonesia.
Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan Satgas Monitoring dan Evaluasi Lokpri dibutuhkan untuk mendapatkan data rinci semua kecamatan yang utuh, mengenai jumlah kemiskinan ekstrem, pengangguran, stunting, anak putus sekolah, pembangunan infrastruktur, kematian bayi, kematian orang sakit dan lain-lain.
"Hari ini kita akan menyiapkan Satgas untuk merumuskan data digital Lokpri itu, by name dan by adress hingga titik koordinatnya dan membuat data base berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bisa update secara berkala dan berkelanjutan," jelas Zudan di Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Zudan menerangkan, Satgas Monitoring dan Evaluasi Lokpri dibentuk untuk menjadi evaluasi target pembangunan yang selama 12 tahun BNPP telah koordinasikan kepada kementerian dan lembaga (K/L). Selanjutnya, BNPP akan mencari program yang dijadikan solusi dan berkomunikasi intens dengan camat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan pejabat legislator.
Pada tahun 2022, Rencana Aksi (Renaksi) pembangunan kawasan perbatasan yang dikoordinasi BNPP tercatat sebanyak 3.123 kegiatan. Ribuan kegiatan tersebut digarap oleh 27 (K/L) yang menjadi anggota BNPP.
"Terhadap data monitoring berupa kegiatan dan belum dikelompokan dalam capaian output, apakah program tersebut berjalan dengan baik, sekaligus merekam kontribusi nyata apa saja yang membawa pengaruh dan perubahan di kawasan perbatasan. Nanti kita evaluasi satu-satu," tambah Zudan.
(Humas BNPP)