Langsung ke konten utama

Di Lamongan, Penggunaan Dana Kelurahan Tidak Transparan

LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Penggunaan alokasi dana di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong tidak transparan menyusul tertutupnya Lurah setempat saat di konfirmasi terkait besaran dana dan penggunaannya.

Dana kelurahan berasal dari APBN yang masuk dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga penggunaannya harus transparan. Selain untuk pembangunan fisik, dana kelurahan juga bisa untuk pemberdayaan masyarakat. 

Lurah Brondong, Sunadyan, dikonfirmasi via saluran ponselnya terkesan tidak jelas memberi jawaban. Bahkan ada kesan menutupi, sedikitnya ada tiga titik kegiatan yang saat dikonfirmasi besaran anggarannya tidak disampaikan secara jelas. Kegiatan proyek jalan lingkungan yang di klaim sebagai kegiatan kelurahan, padahal jelas dari program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Lamongan. 

"Ya, itu kalau tidak salah (yang besuk akan digarap) adalah kegiatan dari alokasi dana kelurahan, ada pengaspalan, juga jalan yang di cor dan untuk pembatas di lokasi tempat pembuangan sementara (TPS)," ujar Lurah. Padahal, kegiatan jalan yang dimaksud bukan dari alokasi dana kelurahan. 

Sementara, jalan  cor juga tanpa menggunakan wiremess, sedangkan tanah di lokasi tersebut areal pusaran air saat musim hujan. Besaran anggarannya dan CV yang mengerjakan tidak transparan, padahal mengerjakannya atas penunjukan Lurah. 

"Waduh mohon maaf, CV apa ya yang mengerjakan itu, anggaran berapa? saya juga lupa," kata Lurah.

Camat Brondong, Mahfud, dihubungi menjelaskan jika dana kelurahan di Brondong mendapat Rp.600 juta. "Untuk kelurahan Brondong dapat Rp. 600 juta dan di tambah dari jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Jadi kalau ndak salah sekitar Rp.800 juta," jelas mantan Camat Solokuro ini seraya menyuruh awak media menghubungi Lurah. (Tim)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan Dasar antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak

Oleh : YM. Sjahrir Tamsi  Dalam dunia pendidikan, sertifikasi memiliki peran penting sebagai pengakuan resmi atas kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Namun, sering kali terdapat kebingungan untuk membedakan antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak.  Ketiga jenis sertifikasi ini memiliki fokus, tujuan, dan proses yang berbeda. Artikel ini membahas perbedaan mendasar di antara ketiganya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. 1. Sertifikasi Profesi Defenisi : Sertifikasi Profesi adalah pengakuan "Kompetensi Kerja" seseorang di bidang tertentu berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP-P3) yang independen dan terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP RI). Tujuan : Memberikan pengakuan kompetensi profesional di berbagai sektor pekerjaan atau profesi. Menjamin tenaga kerja yang ...

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Ir Teuku Muhammad Syamsoe Bulganon Hasbullah Amir, pendiri YASKUM . Oleh: M. Aris Kuncoro JAKARTA (wartamerdeka.info) -  Ada khabar gembira dari Yayasan Kharisma Usada Mustika (YASKUM). Lembaga yang bergerak di bidang sosial ini kini tengah bersiap-siap hendak menyelenggarakan pesantren gratis dan sekolah umum gratis, bagi warga masyarakat tidak mampu. Untuk program sekolah umum gratis ini rencananya akan dibuka dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Andi Ina: Pastikan Golkar Rumah Bagi Kader

Makassar (wartamerdeka.info) - Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang juga Bendahara Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri acara buka puasa dan tarwih berjamaah bersama AMPG Sulsel di Four Point Sheraton, Selasa (18/3/2025).  Selain Andi Ina, hadir Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, Bupati Selayar, Nasir Ali, Bupati Luwu, Patahuddin, Bupati Soppeng, Suardi Haseng, Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, dan Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin.  Hadir pula anggota DPRD dari Fraksi Golkar Barru diantaranya, Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M. Si yang juga Ketua DPRD. Rusdi Cara, Herman Jaya dan Hacing.  Andi Ina mengatakan, momentum ini bukan sekadar berbagi hidangan berbuka, tetapi juga ajang memperkuat soliditas dan komitmen dalam membangun Golkar yang semakin kuat.  Tentu, katanya, pihaknya sebagai kader selalu siap mendukung setiap inisiatif yang mempererat barisan, memastikan bahwa semangat kekeluargaan dan kepedulian sosial tetap menjadi fondasi utam...