Langsung ke konten utama

Defisit 22,31 Milyar Rupiah, Pemkab Cilacap Rasionalisasi Anggaran Perubahan 2023


CILACAP (wartamerdeka.info) - Kabupaten Cilacap mengalami defisit fiskal Rp.22,31 milyar dalam Perubahan APBD 2023 yang penyebabnya adalah Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) riil APBD 2022 di diaudit BPK hanya sebesar 124,82 milyar rupiah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Awaluddin Muuri, menjelaskan hal ini dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Cilacap yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Syaiful Musta'in, Kamis (31/8/2023).

Hadir dalam rapat tersebut juga Ketua DPRD, Taufik Nurhidayat, Wakil Ketua DPRD, Purwati, Sekretaris DPRD, Sumaryo, dan perwakilan Forkopimda. Disebutkan, dalam APBD Definitif 2023, perkiraan SiLPA yang dialokasikan untuk menutup defisit mencapai Rp 147,13 milyar, sehingga defisit riil mencapai Rp 22,31 milyar.

Upaya dilakukan untuk mengatasi defisit melalui pemotongan belanja, termasuk rasionalisasi anggaran hingga akhir tahun, penghitungan ulang gaji dan Tambahan Penghasilan ASN, pemanfaatan sisa tender, serta pengalihan anggaran Belanja Tidak Terduga, dengan total sekitar Rp 33,29 milyar.

"Pendapatan juga mengalami penyesuaian, termasuk Bagi Hasil Pajak Provinsi sesuai alokasi dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah, dan pendapatan dari treasury deposit facility pemerintah pusat, dengan total sekitar Rp 37,49 milyar," ungkap Awaluddin.

Melalui efisiensi dan peningkatan pendapatan tersebut, tersedia dana sekitar Rp 48,48 milyar untuk mendanai program dan kegiatan. Dana ini dialokasikan pada berbagai pos belanja, termasuk belanja wajib seperti listrik, telepon, air, internet, ATK, Makan Minum, serta belanja usulan dari Kepala Perangkat Daerah, termasuk hibah, bantuan sosial, salur bagi hasil pajak ke desa, insentif RT/RW, dan kegiatan non-rutin lainnya, total sekitar Rp 28,21 milyar.

Ada pula alokasi sekitar 19,24 milyar rupiah untuk belanja infrastruktur, meliputi pertanian, irigasi, dan pekerjaan umum. Terdapat juga belanja yang berasal dari earmark treasury deposit facility DBHCHT senilai 1 milyar rupiah.

Selain itu, terdapat alokasi dana sekitar Rp 22,31 milyar dari SiLPA Earmark untuk berbagai kegiatan, termasuk DAK Fisik dan Non Fisik, Sisa BLUD RSUD dan Puskesmas, Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sisa DBHCHT, dan Sisa Dana Infrastruktur Daerah (DID).

Secara garis besar, Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Cilacap 2023 memperkirakan Pendapatan Daerah sebesar Rp 3,49 triliun, naik Rp 36,23 milyar dibandingkan target pada APBD Definitif 2023.

Belanja Daerah direncanakan Rp 3,65 triliun, naik Rp 74,75 milyar dari rencana awal. Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sekitar Rp 185,66 milyar, naik Rp 38,52 milyar dari rencana sebelumnya. Adapun pengeluaran Pembiayaan tetap Rp 21 milyar.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap 2023 juga mengakomodir anggaran untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. (Agus/kominfo)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan Dasar antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak

Oleh : YM. Sjahrir Tamsi  Dalam dunia pendidikan, sertifikasi memiliki peran penting sebagai pengakuan resmi atas kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Namun, sering kali terdapat kebingungan untuk membedakan antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak.  Ketiga jenis sertifikasi ini memiliki fokus, tujuan, dan proses yang berbeda. Artikel ini membahas perbedaan mendasar di antara ketiganya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. 1. Sertifikasi Profesi Defenisi : Sertifikasi Profesi adalah pengakuan "Kompetensi Kerja" seseorang di bidang tertentu berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP-P3) yang independen dan terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP RI). Tujuan : Memberikan pengakuan kompetensi profesional di berbagai sektor pekerjaan atau profesi. Menjamin tenaga kerja yang ...

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Ir Teuku Muhammad Syamsoe Bulganon Hasbullah Amir, pendiri YASKUM . Oleh: M. Aris Kuncoro JAKARTA (wartamerdeka.info) -  Ada khabar gembira dari Yayasan Kharisma Usada Mustika (YASKUM). Lembaga yang bergerak di bidang sosial ini kini tengah bersiap-siap hendak menyelenggarakan pesantren gratis dan sekolah umum gratis, bagi warga masyarakat tidak mampu. Untuk program sekolah umum gratis ini rencananya akan dibuka dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Andi Ina: Pastikan Golkar Rumah Bagi Kader

Makassar (wartamerdeka.info) - Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang juga Bendahara Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri acara buka puasa dan tarwih berjamaah bersama AMPG Sulsel di Four Point Sheraton, Selasa (18/3/2025).  Selain Andi Ina, hadir Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, Bupati Selayar, Nasir Ali, Bupati Luwu, Patahuddin, Bupati Soppeng, Suardi Haseng, Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, dan Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin.  Hadir pula anggota DPRD dari Fraksi Golkar Barru diantaranya, Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M. Si yang juga Ketua DPRD. Rusdi Cara, Herman Jaya dan Hacing.  Andi Ina mengatakan, momentum ini bukan sekadar berbagi hidangan berbuka, tetapi juga ajang memperkuat soliditas dan komitmen dalam membangun Golkar yang semakin kuat.  Tentu, katanya, pihaknya sebagai kader selalu siap mendukung setiap inisiatif yang mempererat barisan, memastikan bahwa semangat kekeluargaan dan kepedulian sosial tetap menjadi fondasi utam...