Dalam sambutannya, Wabup Abustan menyampaikan salam hangat dan permohonan maaf ibu Bupati yang tidak bisa membersamai karena saat ini masih mengikuti kegiatan Retret di Magelang.
Dihadapan Tim Pemeriksa, Wabup Abustan, didampingi Plh. Sekda, Abubakar dan Inspektur Daerah Abdul Rahim, berharap mudah-mudahan hasil pemeriksaan nantinya betul-betul bisa memberikan gambaran yang reel.
Diakui Wabup, indikator-indikator mulai indikator kunci utama IKK, beda di RPJM beda di Renstra, dimana beberapa Kepala SKPD kami temukan tidak mengerti dan tidak mampu menjabarkan definisi operasional dari pada Indikator tersebut.
Apalagi katanya saat ini indikator sudah berubah sehingga mudah-mudahan hasil pemeriksaan ini betul-betul bisa menghasilkan satu rekomendasi agar kami dapat mensinkronkan dan melakukan perbaikan dokumen terutama RPJMD untuk masa yang akan datang.
"Untuk persoalan keuangan kami sangat butuh secara rinci, sehingga kami meminta jangan ada penggunaan anggaran sebelum Bupati Barru kembali ke Barru", katanya.
Dirinya juga mengaku sudah memerintahkan kepada Inspektorat Kabupaten Barru untuk melakukan offline kas pada OPD untuk mengetahui apa yang terjadi sampai sekarang dan mudah-mudahan ini bisa disajikan dalam laporan.
Abustan juga menuturkan bahwa sebelum dan sesudah pelantikan ini kita dihadapkan pada efisiensi anggaran yang berdampak pada pemenuhan janji politik kami khususnya dalam membangun infrastruktur jalan.
"Pasca dilantik kami juga sampaikan ke Gubernur Sulsel bahwa di Barru banyak jalan longsor akibat banjir, termasuk jalan provinsi dan membutuhkan anggaran besar", ujar Abustan.
Kepada Tim Inspektorat Provinsi, Wabup meminta agar dapat membantu kami sebagai pejabat baru untuk menyajikan laporan yang bisa mengantar kami pada periode pemerintah yang baru. Karena tagline kami adalah perubahan yang semakin tertata sehingga semua harus diubah, yang tidak benar dibenarkan namun tidak sporadis dan ditata secara baik.
Sebelumnya, Ispektur Provinsi Sulsel Marwan Mansyur, SH.MH mengatakan, kedatangannya sebagai bagian dari amanah Undang-Undang secara bertingkat mulai Dirjen Kemendagri.
"Kunjungan kerja kami dalam rangka menscan indikator yang menjadi tolak ukur apa yang berjalan baik, kurang representatif buat pemerintah selanjutnya termasuk utang dan belanja pemerintahan sebelumnya. Insya Allah kami akan memulai pemeriksaan hari ini sampai dengan tanggal 5 Maret 2025", jelasnya.
Ditempat yang sama Wakil Bupati juga menerima Tim dari BPK RI Perwakilan Sulsel dalam rangka pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.(syam)