SEMMI Kediri Soroti Tragedi Demo 28 Agustus

Kekerasan dan Korban Jiwa Tanda Kegagalan Demokrasi, Tuntut Polri Berbenah Diri!Kediri, wartamerdeka.info, - Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Cabang Kabupaten Kediri, Adham Hakam Amrulloh, mengecam keras tragedi kekacauan yang terjadi dalam aksi demonstrasi hari ini, Kamis (28/8/2025).

Insiden yang menelan korban jiwa ini, menurut mas Adham, bukan sekadar insiden, melainkan bukti nyata kegagalan kolektif dalam menjaga nalar dan etika berdemokrasi.

“Kami sangat berduka, tapi duka ini tidak boleh hanya berhenti di simpati. Sungguh miris melihat korban berjatuhan. Kami berharap semua pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini dapat diselesaikan dengan baik, dan keadilan dapat ditegakkan. Lebih dari itu, kami berharap tidak ada lagi korban di masa depan,” ujar mas Adham Hakam Amrulloh, dalam rilisnya.

Mas Adham tidak hanya melihat masalah ini dari permukaan. Ia menyoroti akar masalah yang lebih dalam, yaitu sikap dan mentalitas dari semua pihak yang terlibat. 

"Aksi demonstrasi bukan hanya tentang turun ke jalan, tetapi juga tentang kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi. Banyak dari kita, baik peserta demo maupun aparat, masih terjebak dalam mentalitas konfrontasi," jelasnya.

Menurut dia, peserta aksi sering kali mudah terpancing emosi, menganggap kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk didengar. Di sisi lain, aparat juga kerap kali menggunakan pendekatan represif yang justru memicu eskalasi. "Penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang tidak proporsional dengan ancaman, hanya akan menciptakan lingkaran kekerasan yang tidak ada habisnya. Ini adalah siklus yang harus kita putus," tegasnya.

Melihat situasi kritis ini, SEMMI Kediri tidak hanya sekadar mengimbau, tetapi menuntut perombakan total terhadap cara penanganan aksi massa di Indonesia, khususnya dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mas Adham mengajukan tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti:

1. Revisi Total Prosedur Penanganan Massa: Pemerintah harus merevisi dan memperketat SOP penanganan unjuk rasa. Prosedur baru harus mengedepankan pendekatan dialogis dan kemanusiaan sebagai prioritas utama.

2. Edukasi Wajib Etika Berdemokrasi: Pemerintah dan lembaga terkait harus menggalakkan edukasi yang masif tentang etika berdemokrasi. Peserta aksi harus sadar bahwa hak mereka dibatasi oleh hak orang lain dan ketertiban umum.

3. Akuntabilitas dan Hukuman Tegas: Setiap tindakan anarkis dari demonstran dan penggunaan kekuatan berlebihan dari aparat harus diinvestigasi secara independen dan diberi sanksi tegas. Tanpa akuntabilitas, tragedi serupa akan terus berulang."Polri harus berbenah diri. Kami berharap pihak kepolisian dapat melakukan introspeksi mendalam dan tidak menganggap kejadian ini sebagai hal yang biasa. Jangan biarkan lagi nyawa melayang. Sudah saatnya kita kembali ke akal sehat, berdemokrasi dengan nalar, dan menuntut keadilan tanpa mengorbankan kemanusiaan," tutup mas Adham, menyerukan semua pihak untuk menjadikan tragedi ini sebagai momentum kebangkitan moral dan perbaikan fundamental.(Nob/wm)