Dalam lanskap profesional Indonesia tahun 2025, tantangan terbesar bagi sebuah institusi—baik itu korporasi maupun badan publik—bukan lagi sekadar soal profit atau pelayanan, melainkan kepatuhan hukum dan ketepatan kebijakan.
Di tengah kompleksitas ini, sosok "multidisiplin" yang mampu menjembatani celah antara regulasi negara dan eksekusi korporasi menjadi aset yang sangat langka.
Profil inilah yang melekat kuat pada Rioberto Pranamulya Sidauruk, S.H., M.H., seorang praktisi hukum senior dan ahli kebijakan publik yang kini memegang peran-peran vital di tingkat nasional.
Rioberto bukanlah pendatang baru. Rekam jejaknya dibangun dari fondasi idealisme yang kokoh. Memulai karier sebagai pekerja bantuan hukum di LBH Jakarta pada awal tahun 2000-an, ia menanamkan nilai integritas dan kepekaan sosial dalam setiap langkah profesinya.
Kini, setelah lebih dari dua dekade, ia telah bertransformasi menjadi figur sentral dalam dunia hukum Indonesia, ditandai dengan amanah besar sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPP HAPI) untuk periode 2025–2030. Posisi ini menegaskan kapasitasnya dalam memimpin organisasi profesi serta menjaga etika penegakan hukum di tanah air.
Namun, keunikan profil Rioberto terletak pada kemampuannya bermain di "dua kaki" dengan sama baiknya: sebagai praktisi hukum dan perumus kebijakan.
Saat ini, ia dipercaya sebagai Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Komisi VII DPR RI. Peran ini menuntut ketajaman analisis tingkat tinggi untuk mengawasi mitra kerja pemerintah, khususnya di sektor industri, pariwisata, UMKM, Ekonomi Kreatif, Standarisasi Nasional, inovasi dan Lembaga Penyiaran Publik (TVRI, RRI, LKBN Antara).
Pengalaman legislatif ini memberinya perspektif makro yang jarang dimiliki oleh corporate lawyer biasa; ia tidak hanya memahami bagaimana hukum diterapkan, tetapi juga bagaimana hukum itu dibuat dan apa intensi politik di baliknya.
Keahlian hibrida inilah yang menjadikan Rioberto figur yang sangat relevan untuk tata kelola Badan Usaha Milik Nasional/Daerah (BUMN/D).
Dalam portofolio profesionalnya, ia secara eksplisit mendedikasikan diri untuk memastikan BUMN/D beroperasi dengan kepatuhan hukum (compliance) yang ketat namun tetap akuntabel.
Kompetensi utamanya dalam Corporate Oversight dan mitigasi risiko hukum menjadi kunci untuk mencegah sengketa korporasi yang sering kali menghambat kinerja perusahaan pelat merah. Ia memahami bahwa BUMDN/N tidak hanya harus taat aturan, tetapi juga harus lincah mencetak laba demi Pendapatan Negara/Daerah.
Di luar ruang sidang dan gedung parlemen, Rioberto merawat ketajaman intelektualnya di ruang akademis. Sebagai lulusan Magister Hukum dengan predikat Cum Laude (IPK 3.91) dan Dosen Tetap sejak 2012, ia aktif menularkan ilmu Hukum Acara Pidana dan Konstitusi kepada generasi penerus.
Pemikirannya pun kerap dituangkan dalam berbagai opini di media nasional seperti Kompas.id, Antara, detik.com, media online lainnya guna membahas isu-isu berat mulai dari legislasi industri hingga reformasi hukum dengan bahasa yang lugas.
Secara keseluruhan, Rioberto Siauruk merepresentasikan model profesional modern yang lengkap. Ia menggabungkan ketegasan seorang litigator, wawasan strategis seorang analis kebijakan, dan kehati-hatian seorang pengawas korporasi.
Bagi institusi yang membutuhkan pengawasan strategis dan navigasi hukum yang aman di tengah gelombang regulasi yang dinamis, sosok seperti Rioberto menawarkan lebih dari sekadar nasihat hukum—ia menawarkan solusi strategis yang menyeluruh.