 |
| Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, saat diskusi dengan pengurus IPJI di Jakarta, Senin (30/9/2025). (Foto: Istimewa) |
Jakarta (wartamerdeka.info) - Membangun media profesional dan merdeka sama artinya dengan membangun pilar demokrasi. Keputusan publik yang rasional hanya lahir dari informasi yang jernih. Indonesia Emas membutuhkannya.
Hal ini disampaikan Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua MPR RI, saat menerima pengurus Ikatan Penulis dan Jurnalistik (IPJI) Indonesia di Jakarta, Senin (30/9/2025).
Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menuturkan visi Indonesia Emas yang tengah dicanangkan pemerintah tidak hanya tergantung pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada ekosistem demokrasi yang sehat. Maka peran pers profesional dan independen menjadi kunci utama.
Media yang kuat dan bermarabat, lanjut Bamsoet, benteng terakhir agar kebijakan publik tidak lahir dari informasi yang keliru atau manipulatif.
“Kalau media kehilangan integritas, ruang publik akan dikuasai konten dangkal dan kepentingan tersembunyi. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi ketika bangsa ini sedang menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini juga memaparkan, sejumlah data yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap media di Indonesia masih fluktuatif.
Digital News Report tahun 2025 mencatat indeks kepercayaan publik naik tipis dari 35 persen menjadi 36 persen. Angka yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara yang mampu mempertahankan kepercayaan publik di atas 50 persen.
Sementara Survei AJI bersama Remotivi pada tahun 2024 juga menunjukkan 70,2 persen publik masih percaya pada media arus utama, namun hanya 41,1 persen yang menilai media mampu menyajikan informasi secara utuh tanpa menutupi sisi tertentu.
"Kondisi tersebut menandakan celah besar yang harus segera dijembatani. Tantangan media saat ini bukan semata arus disinformasi, tetapi juga rapuhnya model bisnis redaksi, intervensi kepemilikan, serta ancaman hukum dan kekerasan terhadap jurnalis," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, penguatan pers tidak boleh dibebankan pada satu pihak. Pemerintah dan DPR bertugas memastikan regulasi yang ramah kebebasan berpendapat, media wajib menjaga independensi redaksi, dan masyarakat sipil berperan menumbuhkan literasi media sejak dini.
Seperti diketahui, IPJI akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke V di Jakarta pada 27-29 Oktober 2025. Perteuan tersebut dihadiri Pengurus dan Anggota IPJI antara lain Christy Andrini, Andi M.Nirwansyah, Purwono, Kun Wardana Abyoto dan Taufan Mutia.