Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini dihadiri oleh Gubernur Sulsel, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat pengawasan internal dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Ina menyampaikan sejumlah aspirasi dan pengalaman daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mendorong penguatan Program PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas) bagi kepala daerah.
“Kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Rakor seperti ini penting untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi kepala daerah agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujar Bupati Andi Ina.
Bupati Barru juga menyoroti persoalan penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) dalam APBD yang sering menimbulkan keraguan di kalangan kepala daerah.
“Kadang kami kepala daerah takut menggunakan anggaran BTT karena prosesnya panjang dan sensitif. Mungkin bisa dipertimbangkan mekanisme koordinasi atau persuratan ke KPK agar penggunaannya jelas dan tidak menimbulkan masalah hukum,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyinggung soal intensitas perjalanan dinas kepala daerah yang sering disalahpahami publik. Menurutnya, perjalanan dinas justru menjadi upaya strategis dalam memperjuangkan tambahan anggaran bagi daerah di tengah pengurangan dana transfer dari pusat.
“Karena menjemput bola inilah, Alhamdulillah Kabupaten Barru mendapat program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat yang menyasar keluarga miskin ekstrem senilai Rp200 miliar. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya tujuh yang mendapatkannya, dan Barru termasuk salah satunya,” jelasnya.
Pada kesempatan itu pula, Bupati Andi Ina mengusulkan agar KPK kembali menggiatkan Program PAKU Integritas, yang menurutnya sangat efektif menanamkan nilai antikorupsi bagi kepala daerah dan pasangannya.
“Program itu luar biasa. Kami diundang bersama pasangan hidup untuk mendapat pembekalan tentang nilai integritas, termasuk kegiatan shock therapy yang membuka mata kami tentang betapa mengerikannya akibat korupsi,” kenangnya.
Ia bahkan mengisahkan pengalamannya mengikuti simulasi napak tilas ke ruang tahanan KPK Merah Putih.
“Kami diajak melihat langsung ruang tahanan yang sempit, tempat para tersangka ditempatkan tanpa keluar selama tiga hari pertama. Tidak ada yang tidak menangis di sana. Itu pengalaman yang membuat kami gemetar dan sadar betapa berat konsekuensi korupsi,” tutur Bupati Andi Ina.
Menurutnya, pengalaman semacam itu penting untuk terus dilanjutkan sebagai bentuk pembinaan moral bagi penyelenggara negara.
“Korupsi berawal dari niat dan komitmen diri. Seperti pesan Pak Johan Tanak, menjadi kepala daerah harus pakai otak dan hati. Otak untuk berpikir rasional, dan hati untuk menjaga niat agar tetap lurus,” ungkapnya penuh makna.
Menutup penyampaiannya, Bupati Andi Ina mengajak para kepala daerah di Sulawesi Selatan untuk terus menjaga integritas dan amanah jabatan.
“Kalau pun nanti ke KPK, semoga ke lantai 6, bukan ke lantai 2 yang jalurnya lewat tangga merah putih itu,” ujarnya disambut tawa peserta.
“Saya pernah sekali diperiksa di sana. Walau dilayani dengan baik, rasanya tetap tidak enak. Jadi mari kita belajar dari pengalaman, jaga amanah, dan terus bangun daerah dengan integritas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam arahannya menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi mencakup tiga pendekatan utama: pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ia menekankan pentingnya pencegahan korupsi sejak dini sebagai kunci menjaga integritas penyelenggara negara.
Melalui Rakor ini, KPK berharap terbangun kesadaran dan komitmen bersama untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan di daerah.
Turut mendampingi Bupati Barru, Ketua DPRD Barru, Pj Sekda Barru, Kepala Inspektorat Kabupaten Barru, serta admin MCP (Monitoring Center for Prevention) Kabupaten Barru.(syam)