Krisis kelaparan di Somalia memburuk karena kekeringan menyebabkan lebih dari 500.000 orang mengungsi. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // Kebakaran hutan di Prefektur Iwate, Jepang, meluas ke arah pusat kota. // Setelah gempa melanda Jepang utara, peringatan tsunami dikeluarkan lalu kemudian dicabut, namun masyarakat di berbagai wilayah harus tetap waspada terhadap potensi gempa mega. // Harga minyak mentah Brent melonjak naik lebih dari 7 persen karena Washington dan Teheran memberikan keterangan yang bertentangan mengenai negosiasi gencatan senjata. //

Breaking News

Berita Foto

Cinque Terre

Hawa Moalim, 33 tahun, duduk bersama anak-anaknya di kamp pengungsi Wayamo di Baidoa, negara bagian Somalia Barat Daya, setelah melarikan diri dari wilayah Bakool ketika kekeringan menghancurkan mata pencahariannya. Ia memulai perjalanan dengan enam anak dan beberapa kambing yang selamat, tetapi hewan-hewan itu mati di sepanjang jalan, sehingga keluarga tersebut tidak memiliki apa pun ketika mereka tiba dua minggu lalu. [Abdulkadir Mohamed/NRC] (sumber: Al Jazeera)

Rakor Nasional Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program Tiga Juta Rumah


BARRU (wartamerdeka.info) - Pemerintah Kabupaten Barru terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri dan mendukung program tiga juta rumah.

“Pemerintah Kabupaten Barru melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus melakukan pemantauan harga serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan di masyarakat,” Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah melalui Zoom Meeting di Lantai V Ruang Rapat Bupati Barru, Senin (09/03/2026).

Rakor yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Bupati menjelaskan Pemerintah Kabupaten Barru juga siap mendukung berbagai program pemerintah pusat, termasuk Program 3 Juta Rumah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui rapat koordinasi ini diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga pangan, serta mendukung berbagai program strategis nasional demi kesejahteraan masyarakat", sebut Bupati. 


Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.

Pertemuan membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi serta kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Bulan Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang Idul Fitri, di mana permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok cenderung meningkat.

Selain itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi nasional serta Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama Maret 2026. Data tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga.

Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan berbagai strategi pengendalian harga dan ketersediaan pangan selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.

Rakor ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya Koordinator II pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Tommy Kristianto, serta perwakilan Perum BULOG yang memaparkan upaya stabilisasi harga pangan di berbagai daerah.

Selain pembahasan inflasi, rakor dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui dukungan pemerintah daerah. (Syamsu)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama