SERANG (wartamerdeka.info) - Banten merupakan provinsi maritim memiliki garis pantai mencapai lebih dari 700 kilometer dan pelabuhannya yang aktif beroperasi.
Pelabuhan di Banten meliputi, Pelabuhan Merak, Cigading, Bojonegara, hingga Pelabuhan Perikanan di pesisir utara dan selatan yang merupakan urat nadi logistik, industri dan perekonomian daerah.
Potensi ini dapat diwujudkan bila tercipta kerja bersama semua stakeholder. Sementara Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, begitu pula asosiasi dan pelaku usaha yang tidak tumbuh tanpa dukungan kebijakan dan kepastian dari pemerintah.
Hal ini disampikan Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang ICT Kadin Provinsi Banten, Ir. Nazir Danuarta Sudirman, MM, MBA saat memberikan paparan pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Membangun Ekosistem Pelabuhan yang Kompetitif yang digelar di Kantor Kadin Provinsi Banten pada Kamis (2/62026).
Menurut Nazir Danuarta, setidaknya ada tiga hal penting yang harus dilakukan untuk mendukung bisnis di bidang kepelabuhanan. Pertama, penyatuan visi. Pada point ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan konektivitas, perizinan yang mudah, dan tata ruang yang mendukung.
"Sementara asosiasi jasa kepelabuhanan memiliki tanggung jawab menjaga standar layanan, kepatuhan, dan peningkatan daya saing. Ketika visi ini menyatu, maka Pelabuhan Banten akan menjadi simpul logistik yang efisien, bukan menjadi hambatan," paparnya.
Kedua, lanjutnya, menguatkan kolaborasi berbasis data dan inovasi. Ke depan, persaingan pelabuhan ditentukan oleh kecepatan, digitalisasi dan keberlanjutan. Untuk itu, pihaknya mengajak asosiasi menjadi mitra riset bersama perguruan tinggi di Banten agar dapat mengembangkan konsep green port, smart logistics, dan integrasi pelabuhan dengan kawasan industri.
"Ketiga, memberi dampak langsung kepada masyarakat. Prakteknya, pertumbuhan pelabuhan harus berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja bagi putra-putri Banten, meningkatnya PAD dan terjaganya lingkungan pesisir. Sinergi ini harus diterjemahkan menjadi program vokasi, rantai pasok lokal dan perlindungan," jelasnya.
Dia berharap, forum ini akan melahirkan komitmen konkret, bukan hanya nota kesepahaman, tetapi rencana aksi bersama: peta jalan digitalisasi layanan kepelabuhanan, skema rekrutmen tenaga kerja lokal, serta mekanisme penyelesaian persoalan lapangan secara cepat.
"Kami berharap, Pemerintah Provinsi Banten membuka ruang seluas-luasnya untuk berkolaborasi. Kami siap menjadi fasilitator, regulator yang pro-pertumbuhan, dan mitra yang dapat diandalkan. Mari kita jadikan Banten sebagai provinsi dengan ekosistem kepelabuhanan terbaik di Indonesia. Karena ketika pelabuhan kita maju, maka industri kita tumbuh, UMKM kita naik kelas, dan kesejahteraan masyarakat Banten akan terwujud," tutupnya. (Djatnika Hendrawan)