JAKARTA (wartamerdeka.info) - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital perlindungan sosial (perlinsos).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, hasil uji coba digitalisasi Perlinsos di Banyuwangi, Jawa Timur pada Juni 2026 menunjukkan bansos menjadi lebih tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Mendagri usai memimpin rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama 43 kepala daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa 30 Juni 2026 yang lalu.
Sejak 1 Juni 2026 lalu, Pemerintah pusat bersama Pemkab Banyuwangi menyelesaikan uji coba sistem digitalisasi Perlinsos. Sistem ini mengintegrasikan data DTKS, NIK, rekening penerima, hingga mekanisme penyaluran non-tunai berbasis aplikasi.
Hasilnya, proses verifikasi, validasi, dan penyaluran bansos berjalan lebih cepat, akuntabel, dan dapat dimonitor secara real-time.
“Berdasarkan piloting, bansos lebih tepat sasaran dengan digitalisasi Perlinsos,” ujar Tito Karnavian di Jakarta, Selasa 30 Juni 2026.
Menindaklanjuti keberhasilan Piloting di Banyuwangi, Kemendagri menggelar rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang dihadiri 43 kepala daerah kabupaten/kota dari berbagai provinsi.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua KPTDP, Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam rapat, Mendagri memaparkan hasil uji coba dan mendorong daerah lain segera mengadopsi sistem yang sama. Rapat fokus tentang standarisasi data, integrasi sistem kementerian/lembaga, dan penguatan kapasitas SDM daerah dalam mengelola Perlinsos digital.
Selama ini, penyaluran bansos kerap menghadapi masalah data ganda, penerima tidak layak, keterlambatan, dan kebocoran. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk menjawab tiga persoalan utama, yaitu qkurasi data penerima.l, sistem digital terintegrasi dengan Dukcapil dan DTKS, NIK penerima divalidasi otomatis, sehingga meminimalisir “hantu bansos” dan penerima ganda.
Transparansi Penyaluran.
Setiap transaksi tercatat di dashboard. Pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat dapat memantau alur dana dari APBN hingga rekening penerima.
Efisiensi dan Kecepatan.
Proses yang sebelumnya manual dan berlapis, kini dipangkas melalui sistem satu pintu. Dana dapat langsung disalurkan non-tunai ke rekening penerima tanpa perantara.
Mendagri menyebutkan, Banyuwangi sebagai contoh Piloting dengan sistem digital, Pemkab mampu memotong rantai birokrasi dan memastikan bantuan sampai kepada keluarga miskin sesuai dengan data DTSN.
Kemudian Pemerintah menargetkan digitalisasi Perlinsos ini menjadi standar nasional pada 2027 mendatang. Ini adalah beberapa harapan yang ditegaskan dalam rapat KPTDP:
Sekitar 43 Kabupaten/Kota Jadi Pelopor Ekspansi dan 43 daerah yang hadir diminta untuk menjadi contoh “fast mover” yang akan mendapat pendampingan teknis dari Kemendagri, Kemenko Marves, dan Bappenas untuk replikasi sistem Banyuwangi.
Satu Data Perlindungan Sosial Nasional.
Pemerintah mendorong integrasi penuh antara DTKS Kemensos, DTSN, Dukcapil, dan data daerah. Tujuannya agar tidak ada lagi penerima bansos yang tercecer atau dobel.
Penguatan Literasi Digital di Daerah.
Selain infrastruktur, SDM aparatur dan pendamping sosial akan dilatih dengan harapan operator di desa/kelurahan akan mampu mengoperasikan sistem tanpa kendala.
Menekan Kebocoran dan Meningkatkan Kepercayaan Publik.
Dengan sistem yang bisa diaudit publik, pemerintah berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran bansos akan lebih meningkat.
“Digitalisasi ini bukan sekadar urusan teknologi, tapi soal keadilan sosial, pastikan bansos sampai ke orang yang benar-benar membutuhkan,” tegas Mendagri.
Para kepala daerah yang hadir menyambut baik kebijakan pemerintah pusat dan berharap Kemendagri menyiapkan dan menyediakan anggaran, bimbingan teknis, dan server yang kuat, agar sistem tidak down saat penyaluran secara massal.
Di sisi masyarakat, digitalisasi diharapkan menghilangkan antrean panjang, calo bansos, dan ketidakpastian kapan jadwal cairnya. Masyarakat juga menuntut adanya helpdesk pengaduan jika ternyata ada data yang tidak valid.
Keberhasilan piloting di Banyuwangi menjadi bukti bahwa digitalisasi bisa membuat bansos lebih adil. Dengan dukungan KPTDP di bawah koordinasi Luhut Binsar Panjaitan, Kemendagri optimistis 43 kabupaten/kota dapat menjadi embrio transformasi nasional.
Tantangan ke depan adalah konsistensi data, keamanan siber, dan komitmen daerah. Jika berhasil, Indonesia akan memiliki sistem Perlinsos yang presisi, transparan, dan bebas intervensi.
“Bansos untuk rakyat miskin harus 100% sampai ke tangan rakyat miskin. Digitalisasi adalah kuncinya,” pungkas Tito. (Drianto Martono)