 |
| Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbincang dengan Ali Al Dhafiri dari Al Jazeera dalam sebuah wawancara eksklusif (Al Jazeera) |
JAKARTA (wartamerdeka) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Mesir dapat bergabung dengan perjanjian pertahanan bersama yang baru-baru ini ditandatangani oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan. Ia menyebut bergabungnya Kairo sebagai hal yang mungkin terjadi dan menyatakan pakta tersebut terbuka bagi anggota tambahan di masa mendatang.
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera untuk program Al Muqabala (Wawancara), yang akan ditayangkan pada Minggu malam di saluran Al Jazeera berbahasa Arab, Erdogan mengatakan bahwa Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah mewajibkan para penandatangan untuk mengambil langkah bersama jika salah satu dari mereka menghadapi serangan eksternal.
"Perjanjian ini telah mengirimkan pesan penting kepada dunia dan partisipasi Mesir merupakan salah satu opsi untuk perluasan pakta tersebut di masa depan," ujar Erdogan.
Kesepakatan yang juga dikenal sebagai Pakta Mekkah ini ditandatangani di kota suci tersebut pada Jumat lalu oleh Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Pakta ini menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya, sebuah ketentuan pencegahan kolektif yang oleh para analis disamakan dengan Pasal 5 NATO. Namun, para pejabat di Islamabad memperingatkan agar kesepakatan ini tidak ditafsirkan sebagai padanan NATO ataupun dianggap ditujukan terhadap negara tertentu.
Erdogan juga membahas berbagai isu regional, termasuk ketegangan di Selat Hormuz serta konflik di Suriah, Gaza, dan Lebanon.
Pemimpin Turki tersebut menyatakan bahwa pembukaan kembali selat itu merupakan prioritas bagi Ankara, dengan alasan bahwa penutupan yang berkepanjangan tidak menguntungkan pihak mana pun. Ia juga mengapresiasi peran penting Qatar dalam upaya mediasi untuk menghentikan pertempuran di kawasan tersebut.
Suriah, Gaza, dan Lebanon
Erdogan berjanji bahwa Turki tidak akan membiarkan negara-negara tetangganya menghadapi gejolak regional sendirian, khususnya Suriah, Gaza, dan Lebanon.
Ia mengatakan Ankara akan melakukan segala upaya untuk mendukung stabilitas di Suriah—seraya menyebutkan rencananya untuk mengunjungi negara tersebut—dan menegaskan bahwa warga Kurdi di Suriah akan turut menikmati "bagian dari perdamaian dan stabilitas". Turki juga akan terus memperkuat hubungan dengan komunitas Kurdi serta melindungi hak-hak mereka di seluruh kawasan, tambahnya.
Terkait Gaza, Erdogan menyatakan bahwa Turki "tidak bisa membiarkan Gaza berjuang sendirian" dan akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk memberikan dukungan. Ia menyebutkan bahwa Hamas memenuhi komitmennya dengan itikad baik, sementara Israel terus melanjutkan perang. Beralih ke Lebanon, Presiden Turki menyatakan bahwa serangan Israel yang terus berlanjut merupakan sumber kekhawatiran serius bagi Ankara. Ia mengatakan telah membahas perlunya mengakhiri perang di Lebanon dengan Presiden AS saat kunjungan Donald Trump baru-baru ini ke Turki, seraya menekankan peran Washington dalam menghentikan pertempuran tersebut.
Erdogan menyatakan bahwa Turki akan terus mendukung Sudan dan menggambarkan hubungannya dengan ketua Dewan Kedaulatan negara itu, Abdel Fattah al-Burhan, sebagai hubungan yang baik. Ia juga menyebutkan bahwa hubungan Ankara dengan Libya stabil dan menegaskan bahwa Turki tidak akan meninggalkan negara tersebut.
Mengenai Eropa, Erdogan mengatakan bahwa Uni Eropa tampaknya tidak bersedia menerima Turki; ia menambahkan bahwa keanggotaan bukan lagi prioritas bagi Ankara dan bahwa Eropa justru akan menjadi pihak yang dirugikan akibat hal tersebut.
Ia juga mengatakan telah menerima janji dari Trump terkait jet tempur F-35 dan sedang menunggu janji itu dipenuhi.
Turki dikeluarkan dari program multinasional F-35 pada tahun 2019 setelah menerima sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia—langkah yang menurut Washington dapat membahayakan teknologi jet siluman tersebut. Saat mendampingi Erdogan dalam pertemuan puncak NATO di Ankara bulan lalu, Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mencabut sanksi CAATSA yang dijatuhkan terhadap Turki pada Desember 2020 akibat pembelian S-400, serta mengatakan bahwa kembali ke program F-35 adalah "sesuatu yang pasti akan kami pertimbangkan".
Namun, setiap rencana penjualan masih menghadapi penentangan di Kongres, dan sebuah undang-undang tahun 2020 melarang Pentagon menyerahkan F-35 kepada Turki selama negara itu masih memiliki sistem S-400.