PAREPARE (wartamerdeka.info) - Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya untuk mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Komunikasi Terkait Implementasi Strategis Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Tahap II Tahun 2026 yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., di Ruang Pertemuan Sobat Kopi, Jalan Veteran, Kota Parepare, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut turut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Dr. Muh. Ali, Asisten III Administrasi Umum, pimpinan OPD, para kepala bagian dan kepala bidang, jajaran BPJS Kesehatan, serta PIC Pengelola JKN Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Barru.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Barru dan BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi perkembangan kepesertaan JKN sekaligus menyusun langkah strategis guna menjaga capaian UHC hingga akhir 2026.
Sekda Barru, Andi Syarifuddin, menegaskan bahwa capaian UHC tidak cukup hanya diukur dari tingginya persentase kepesertaan. Menurutnya, akurasi data dan ketepatan segmentasi peserta menjadi kunci agar program jaminan kesehatan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Forum ini menjadi ruang untuk kita mengevaluasi capaian, mempelajari data, kemudian berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pihak terkait terus melakukan pemutakhiran data kepesertaan, termasuk memastikan masyarakat ditempatkan pada segmen kepesertaan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.
Andi Syarifuddin juga menekankan pentingnya mengoptimalkan kepesertaan masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Optimalisasi tersebut dinilai penting bukan hanya untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan, tetapi juga untuk menekan beban pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.
“Data harus terus kita perbaiki dan kita sesuaikan. Ini penting agar pembiayaan jaminan kesehatan lebih efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Menurutnya, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap seluruh segmen kepesertaan lainnya. Masyarakat yang telah memenuhi kriteria untuk masuk dalam segmen tertentu harus diarahkan sesuai status kepesertaannya, sehingga tidak seluruh pembiayaan dibebankan kepada pemerintah daerah.
Di sisi lain, Pemkab Barru memastikan keberlanjutan program JKN tetap menjadi prioritas. Dukungan anggaran untuk mempertahankan jaminan kesehatan masyarakat juga telah menjadi perhatian dalam perubahan anggaran tahun 2026.
“Kita tetap berkomitmen bagaimana jaminan kesehatan ini bisa kita pertahankan. Ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan Addendum Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Barru dan BPJS Kesehatan Cabang Parepare tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kabupaten Barru dalam rangka Universal Health Coverage.
Penandatanganan addendum ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat kerja sama sekaligus memastikan keberlanjutan penyelenggaraan JKN bagi masyarakat Barru.
Sekda berharap sinergi antara Pemkab Barru, BPJS Kesehatan, dan seluruh OPD terkait semakin diperkuat, terutama dalam pemutakhiran data, penataan kepesertaan, efisiensi pembiayaan, serta penyusunan strategi mempertahankan UHC.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap terlindungi, sementara pengelolaan pembiayaannya juga semakin efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Dr. Muh. Ali, menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kepesertaan JKN sekaligus memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Forum komunikasi tersebut secara resmi dibuka oleh Sekda Kabupaten Barru dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi serta penguatan strategi pencapaian dan keberlanjutan UHC Tahap II Tahun 2026.
Jika ingin, narasi ini juga bisa dibuat lebih dramatis dengan angle “UHC terancam turun jika data dan kepesertaan tidak dibenahi” agar lebih kuat sebagai berita utama.(syam)